Yorrys Prediksi Pergantian 'Kursi' Setnov Sebelum 20 Oktober

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai memprediksi pergantian kepengurusan di tubuh partai beringin akan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang.

"Kami prediksi sebelum 20 oktober Golkar sudah harus lahir pengurus baru," kata Yorrys di kawasan Senayan, Rabu (27/9).

Tanggal 20 Oktober itu, kata Yorrys, juga bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Golkar.

Yorrys mengungkapkan, hasil kajian tim elektabilitas yang menunjukan penurunan suara partai akibat kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto, sudah sangat mengkhawatirkan.

Lihat juga: Ahli KPK Patahkan Pendapat Kuasa Hukum Setnov

Saat ini, Setnov—panggilan Setya, masih memimpin partai tersebut. Dia terjerat kasus korupsi e-KTP dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Golkar, kata dia, berpotensi menjadi musuh publik jika tidak segera melakukan pergantian kepemimpinan dalam waktu dekat.

Pergantian ketua umum dinilai menjadi satu-satunya cara mengembalikan kembali citra partai yang telah terpuruk.

"Kalau mau memberhentikan kasus e-KTP tidak ada kata lain selain mengganti, kalau cara lain mana bisa," katanya.

Yorrys mengklaim, sudah berkomunikasi dengan DPD Golkar tingkat provinsi terkait persoalan ini. DPD Golkar, kata dia, juga memiliki keresahan yang sama.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), Yorrys berkata, perlu kembali diselenggarakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Lihat juga: KPK Hadirkan Ahli Teknologi Informasi di Praperadilan Setnov

"Karena tahun kemarin Rapimnas sudah katakan tidak boleh ada munas, kemudian Setya Novanto tetap dipertahankan. Untuk mencabut rekomendasi itu makanya perlu ada Rapimnas lagi," kata Yorrys.

Rekomendasi untuk Setnov

Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan, rekomendasi yang meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk menonaktifkan diri dan menunjuk pelaksana tugas merupakan hasil rapat pleno harian Senin (25/9).

Menurutnya, rapat Senin lalu merupakan rapat yang meminta Korbid Polhukam dan Korbid Kajian Strategis dan Sumberdaya Manusia melakukan kajian terhadap situasi terkini internal Golkar.

Lihat juga: Tim Kajian DPP Golkar Sepakat Minta Setya Novanto Lengser

Dari rapat tersebut, dipaparkan hasil lembaga survei yang menunjukan ada penurunan elektabilitas Partai Golkar, salah satunya karena faktor kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.

"Keputusannya adalah rekomendasi ini kita panjatkan kepada ketum, nanti ketum yang mengambil kebijakan seperti apa," kata Nurdin di kawasan Senayan.

Nurdin berkata, setelah disampaikan, Kamis (28/9) akan dilakukan rapat pleno untuk mendengar jawaban Novanto. "Mudah-mudahan besok kita menggelar rapat setelah mempertimbangkan dari pada itu, baru kita ambil keputusan," kata Nurdin. (asa)