Golkar Lakukan Evaluasi Total Bila Setnov Enggan Lengser

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, partainya akan melakukan evaluasi total jika Setya Novanto tidak mau lengser dan tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua umum.

Evaluasi total ini, kata Nurdin, untuk melihat seberapa jauh pengaruh Novanto jika masih menjabat sebagai ketua umum meski tersandung kasus korupsi e-KTP.

"Kalau dari evaluasi total kita menyatakan bahwa tidak ada masalah ya lanjut. Kalau evaluasi kita mengatakan terjadi masalah atau negatif, ya kita harus konsolidasi," ujar Nurdin di kawasan Senayan, Rabu (27/9).

Lihat juga: Dukungan Moril Ketua KPK dalam Praperadilan Setya Novanto

Meski demikian, Nurdin yakin jika Novanto bakal legowo dan tidak akan mengorbankan Partai Golkar demi kepentingan pribadi. Hal itu menyusul rekomendasi rapat pleno harian yang meminta kesediaan Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas.

"Saya punya keyakinan. Oleh karena itu, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menentukan untuk Partai Golkar," kata Nurdin.

Nurdin berkata, penyelenggaraan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) tergantung dinamika organisasi dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kata Nurdin, ada dua pihak yang bisa meminta munaslub, yaitu DPP pusat dan DPD Provinsi.

"Kalau permintaan DPP disetujui DPD I minimal 2/3, maka munaslub bisa diadakan. Forumnya bisa melalui rapat konsultasi nasional, bisa forumnya rapimnas. Bisa rapat konsultasi nasional, rapimnas, munaslub," katanya.

Lihat juga: KPK Hadirkan Ahli Teknologi Informasi di Praperadilan Setnov

Kedua, lanjutnya, jika diminta DPD tingkat provinsi, maka perlu ada 2/3 suara untuk meminta munaslub. "Apabila DPP tidak setuju, DPD I bisa menggelar Munaslub. Itu di AD/ART," katanya.

Namun, Nurdin mengklaim tidak mengetahui calon pelaksana tugas yang bakal ditunjuk Novanto bila lengser. Hal itu merupakan kewenangan Ketua DPR tersebut.

"Tetapi kalau sesuai hierarki organisasi, sesudah ketua umum itu ketua harian. Tapi saya tidak punya ambisi, itu bedanya. Karena ingin berkonsentrasi di Sulsel," ujar Nurdin.

Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, sebelumnya mengatakan hasil rapat yang berlangsung kemarin itu, kemudian disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
[Gambas:Video CNN] (ugo)