Fadli Zon Siap Tatap Muka dengan Massa Aksi 299
CNN Indonesia
Jumat, 29 Sep 2017 07:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mempermasalahkan tuntutan massa aksi 299 terkait pembatalan Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (29/9).
Menurutnya, tuntutan itu harus dihormati karena merupakan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
"Apa pun tuntutannya sah-sah saja," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/9).
Fadli mengatakan, tuntutan agar Perppu Ormas dibatalkan bisa dilakukan karena sampai saat ini hal tersebut belum diputuskan menjadi undang-undang sejak diterbitkan. Ia berkata, setiap fraksi di DPR masih mengkaji Perppu itu sebelum mengambil keputusan.
Fadli juga menilai, tuntutan massa menolak kebangkitan PKI juga sah karena sampai saat ini ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Bahkan, ia berkata, ada pihak yang mencoba membelokkan fakta atas PKI.
Selain itu, masih hidupnya sejumlah pelaku sejarah yang berafiliasi langsung dengan PKI merupakan alasan logis jika ada sebagian pihak yang khawatir ideologi komunisme tumbuh dan berkembang kembali.
"Sekarang kan pelaku sejarahnya masih ada. Dari kalangan eks PKI masih ada, anti-PKI, hingga angkatan (militer) tahun 1966 masih banyak," ujarnya.
Meski tak mempermasahkan tuntutan itu, Fadli mengimbau massa aksi mematuhi prosedur hukum dalam menyampaikan aspirasi agar tidak menggangu ketertiban.
Fadli juga mengaku siap menerima delegasi atau penyataan tertulis yang disampaikan massa aksi 299.
"Kami harap aksinya damai, tertib, dan tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kalau ada delegasi atau tuntutan aksi tentu nanti akan kami terima," ujar Fadli.
Sementara itu, saat disinggung soal keikutsertaan dalam salat Jumat di depan Gedung DPR/MPR, Fadli mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.
"Saya tidak tahu rencana itu. Yang saya tahu akan ada aksi setelah salat Jumat. Kalau itu ada harus koordinasi dahulu dengan aparat agar tidak ganggu lalu lintas," ujarnya.
Menurutnya, tuntutan itu harus dihormati karena merupakan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
"Apa pun tuntutannya sah-sah saja," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/9).
Fadli mengatakan, tuntutan agar Perppu Ormas dibatalkan bisa dilakukan karena sampai saat ini hal tersebut belum diputuskan menjadi undang-undang sejak diterbitkan. Ia berkata, setiap fraksi di DPR masih mengkaji Perppu itu sebelum mengambil keputusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, masih hidupnya sejumlah pelaku sejarah yang berafiliasi langsung dengan PKI merupakan alasan logis jika ada sebagian pihak yang khawatir ideologi komunisme tumbuh dan berkembang kembali.
Meski tak mempermasahkan tuntutan itu, Fadli mengimbau massa aksi mematuhi prosedur hukum dalam menyampaikan aspirasi agar tidak menggangu ketertiban.
Fadli juga mengaku siap menerima delegasi atau penyataan tertulis yang disampaikan massa aksi 299.
"Kami harap aksinya damai, tertib, dan tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kalau ada delegasi atau tuntutan aksi tentu nanti akan kami terima," ujar Fadli.
Sementara itu, saat disinggung soal keikutsertaan dalam salat Jumat di depan Gedung DPR/MPR, Fadli mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.
"Saya tidak tahu rencana itu. Yang saya tahu akan ada aksi setelah salat Jumat. Kalau itu ada harus koordinasi dahulu dengan aparat agar tidak ganggu lalu lintas," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK