Fadli Zon: Komunisme dan Pancasila Kontradiktif
CNN Indonesia
Minggu, 01 Okt 2017 14:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpendapat, tak boleh ada masyarakat yang mendukung Pancasila sekaligus komunisme. Menurutnya kedua ideologi itu saling bertentangan.
"Kalau mendukung pancasila kita tidak bisa mendukung komunisme, itu kontradiksi," ujar Fadli usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
Larangan penyebaran ideologi komunisme tercantum dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ketetapan itu dikeluarkan setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965.
Hingga kini Tap MPRS 25/1966 belum dicabut dan ideologi komunisme serta Partai Komunis Indonesia masih menjadi hal yang dilarang keberadaannya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai rekonstruksi peristiwa G30S harus dilakukan secara lebih kontekstual. Salah satu caranya adalah pembuatan ulang film mengenai peristiwa tersebut.
"Sekarang tantangan Pancasila lebih berat dibanding dulu, narkotika, radikalisme, intoleransi, disintegasi, itu semua adalah tantangan masa depan Indonesia. Seandainya saya diperintah Presiden untuk mereproduksi film yang bertemakan sama, tentu saja kita harus duduk bersama dengan para ahli sejarah," ujar Muhadjir.
Ide pembuatan ulang film mengenai peristiwa G30S disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kawasan Magelang, Jawa Tengah, 18 September lalu. Ia menilai perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial.
Jokowi mengatakan, masyarakat harus terus diingatkan jika masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme.
"Kalau mendukung pancasila kita tidak bisa mendukung komunisme, itu kontradiksi," ujar Fadli usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
Larangan penyebaran ideologi komunisme tercantum dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ketetapan itu dikeluarkan setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini Tap MPRS 25/1966 belum dicabut dan ideologi komunisme serta Partai Komunis Indonesia masih menjadi hal yang dilarang keberadaannya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai rekonstruksi peristiwa G30S harus dilakukan secara lebih kontekstual. Salah satu caranya adalah pembuatan ulang film mengenai peristiwa tersebut.
Ide pembuatan ulang film mengenai peristiwa G30S disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kawasan Magelang, Jawa Tengah, 18 September lalu. Ia menilai perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial.
Jokowi mengatakan, masyarakat harus terus diingatkan jika masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme.
Lihat juga:Jokowi: Jangan Beri Ruang Kepada PKI |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK