Wapres JK: Perbedaan Pendapat Menteri Bukan di Ruang Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menegaskan bahwa tak boleh lagi ada pejabat setingkat Menteri yang membuat kegaduhan mulai saat ini.

Penegasan itu disampaikan melengkapi perintah yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/10). Jokowi minta jajaran pembantunya aktif menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan, sebab pada 2018 memasuki tahun politik.

"Memang kita sudah peringatkan kepada Menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda pendapat di muka umum. Berbeda pendapat di rapat, jangan di muka umum," ucap JK, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (3/10).

Lihat juga: Jokowi: Saya Panglima Tertinggi, Semua Fokus pada Tupoksi

Menurutnya, para Menteri tak boleh saling berdebat dan menunjukkan perbedaan sikap ke masyarakat. Perbedaan pendapat dapat mengundang kegaduhan di tengah masyarakat.

Jika tak kunjung menemui solusi, konflik antarmenteri itu bisa dibawa dan dibahas dalam rapat bersama Presiden dan Wapres. Jokowi hanya akan menjadi orang terakhir yang 'dicurhati' jika persoalan mandek.

"Sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Kita bekerja saja" kata Jokowi, ketika itu. Hal ini dikatakan terkait dengan polemik pembelian 5.000 senjata api secara ilegal yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Lihat juga: Wiranto: Panglima TNI dan Kapolri Setop Komentar soal Senjata

JK menambahkan, setiap Menteri yang hendak ikut kontestasi Pilkada 2018 harus keluar dari Kabinet Kerja.

Saat ini, salah satu menteri dikabarkan siap ikut Pilkada 2018. Yakni, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur.

"Kalau kampanye ya keluar dari kabinet. Otomatis kalau kampanye kan tidak boleh," katanya.