DPR Segera Bahas Senjata dengan Menhan, Panglima, dan BIN
CNN Indonesia
Minggu, 01 Okt 2017 18:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPR akan segera menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membicarakan persoalan pengadaan senjata api militer dan nonmiliter.
Raker antara Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya tersebut direncanakan digelar pekan depan. Pembicaraan dilakukan untuk mencegah timbulnya komunikasi dan pemahaman yang salah ihwal pengadaan senjata.
"Supaya ada klarifikasi yang jelas terkait masalah ini, karena kalau tidak ini akan terus simpang siur," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada wartawan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldy pun mengatakan dalam rapat bersama itu akan dibahas pencegahan kepemilikan senjata api oleh institusi yang tak memiliki wewenang.
Menurutnya, izin impor senjata api harus dikeluarkan Kementerian Pertahanan terhadap seluruh instansi yang berhak. Fakta tersebut pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7/2010 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senpi di luar Kemenhan dan TNI.
"Akan kami mintakan informasi terkait pengadaan APBN 2017 karena DPR sesuai keputusan MK tidak lagi memiliki kewenangan membahas detil sampai satuan tiga di mata anggaran," ujar politikus Partai Golkar itu.
Ihwal pembelian senjata sempat menjadi perbincangan publik lewat pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ada institusi ingin membeli 5.000 senjata yang lalu tersebar ke publik.
Setelah sempat diredam lewat klarifikasi dari Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam pada saat yang berbeda, akhir pekan ini kembali gaduh soal senjata. Penyebabnya adalah kabar beredar atas tertahannya senjata pelontar granat dan amunisi untuk Korps Brimob di bandara.
Akhir pekan ini impor senjata untuk Brimob itu diakui Polri. Menurut Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail, 280 pucuk senjata dan 5932 butir amunisi yang diimpor bukan termasuk senjata berbahaya.
Raker antara Komisi I DPR RI dan mitra-mitra kerjanya tersebut direncanakan digelar pekan depan. Pembicaraan dilakukan untuk mencegah timbulnya komunikasi dan pemahaman yang salah ihwal pengadaan senjata.
"Supaya ada klarifikasi yang jelas terkait masalah ini, karena kalau tidak ini akan terus simpang siur," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada wartawan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, izin impor senjata api harus dikeluarkan Kementerian Pertahanan terhadap seluruh instansi yang berhak. Fakta tersebut pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7/2010 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senpi di luar Kemenhan dan TNI.
Ihwal pembelian senjata sempat menjadi perbincangan publik lewat pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ada institusi ingin membeli 5.000 senjata yang lalu tersebar ke publik.
Setelah sempat diredam lewat klarifikasi dari Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam pada saat yang berbeda, akhir pekan ini kembali gaduh soal senjata. Penyebabnya adalah kabar beredar atas tertahannya senjata pelontar granat dan amunisi untuk Korps Brimob di bandara.
Akhir pekan ini impor senjata untuk Brimob itu diakui Polri. Menurut Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail, 280 pucuk senjata dan 5932 butir amunisi yang diimpor bukan termasuk senjata berbahaya.
Lihat juga:Polri Akui Impor Ratusan Senjata |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK