Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan anggaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 membengkak dari seleksi sebelumnya.
"Anggaran meledak sampai Rp48 miliar. Dengan biaya yang besar ini, untuk merespons kebutuhan masyarakat," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Senin (9/10).
Yasonna mengklaim membengkaknya anggaran hingga Rp48 miliar ini karena tes serentak di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, proses tes pun menggunakan sistem komputerisasi yang membuat pihaknya harus menyewa perangkat sebagai penunjang. Pihaknya pun harus mengirim tim panitia pusat Kemenkumham guna memantau proses seleksi di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biaya jadi membengkak, tidak apa-apa untuk mengambil
resources yang lebih baik, dan merespons kebutuhan pemerintah," kata Yasonna.
Untuk hal anggaran tersebut, Yasonna mengatakan kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Yasonna melanjutkan, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran seleksi mencapai Rp48 miliar. Salah satunya terkait penyelesaian kewajiban utang terhadap pihak penyedia jasa sewa komputer.
"Komputer masih utang, saya telepon Menteri Keuangan, rupaynya di Washington (Amerika Serikat). saya bilang, saya ditagih sama orang-orang ini, karena CAT itu pakai komputer, dan biaya lain-lain," kata Yasonna.
Atas Dasar Keluhan Masyarakat di DaerahYasonna mengatakan keputusan pihaknya menggelar seleksi di setiap daerah karena keluhan dari masyarakat atas proses sebelumnya. Mereka merasa keberatan dengan seleksi yang dilakukan di Jakarta lantaran harus mengeluarkan biaya lebih, namun tak ada jaminan lulus.
"Termasuk juga wawancara, dulu kami buat di Jakarta, komplain lagi, 'jangan lah di Jakarta, belum tentu kami lulus, kalau kami datang ke Jakarta pasti lulus, tak masalah'," ujar Yasonna.
Sejauh ini, setelah melewati seleksi administrasi dan CAT, ada sekitar 51.754 yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB), yang dimulai hari ini sampai Jumat (13/10), untuk peserta sarjana dan dokter.
Sementara itu, tes SKB bagi lulusan diploma dan SMA dilakukan 30 Oktober sampai 2 November.
Kebutuhan terbanyak CPNS Kemenkumham ini ditujukan bagi penjaga tahanan atau sipir sebanyak 14.000, terdiri dari 280 putra/putri Papua dan Papua Barat serta umum 13.720. Pengumuman kelulusan akan dilakukan pada 9 November 2017.