Setnov Sempat Ikut Pertemuan Forum DPD I Golkar Pekan Lalu
CNN Indonesia
Selasa, 10 Okt 2017 02:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut sempat mengikuti pertemuan forum pengurus DPD tingkat I Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Jumat (6/10).
Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono mengungkapkan, saat itu kondisi kesehatan Novanto belum pulih 100 persen. Namun, Ketua DPR itu tetap hadir untuk menghormati undangan yang dilayangkan pengurus DPD.
"Mereka mengundang ketua umum dan saya dampingi. Ketua umum dalam keadaan sakit tapi demi untuk Partai Golkar, kita menghormati undangan itu, dan ketua hadir juga," ujar Roem di Ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/10).
Sejumlah pengurus seperti bendahara umum, ketua bidang kaderisasi dan ketua bidang hubungan lembaga legislatif dan eksekutif juga hadir dalam pertemuan yang dihadiri 27 ketua DPD I itu.
Menurut Roem, dalam forum itu Novanto menjelaskan masalah dan situasi kondisi partai terkini, selain persoalan kebijakan partai, konsolidasi dan organisasi di daerah, termasuk soal revitalisasi.
"Ketua umum menjelaskan itu bahwa revitalisasi memang sudah menjadi rencana lama, bukan sekarang. Tapi itu sudah hampir enam bulan yang lalu telah direncanakan," ujarnya.
Ada tiga alasan yang diungkap Novanto dalam merevitalisasi dan merestrukturisasi pengurus.
Pertama, kata Roem, banyak pengurus tidak aktif karena kesibukan masing-masing.
"Kemudian yang kedua, belum optimal menjalankan fungsi-fungsi organisasi, yang ketiga juga ada yang pindah partai," katanya.
Meski demikian, Roem membantah jika revitalisasi hanya ditujukan kepada Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai yang posisinya digantikan Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.
Menurut Roem, nantinya Novanto akan menyampaikan nama-nama pengurus yang terkena revitalisasi dalam rapat pleno.
Dia juga tidak khawatir jika nantinya ada penolakan dalam rapat pleno atas revitalisasi itu.
"Ketua umum akan menjelaskan sedetail mungkin. Apa yang jadi alasan revitalisasi pengurusan secara yuridis kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil ketua umum," kata dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Silaturahmi DPD I Golkar se-Indonesia Ridwan Bae mengatakan, dari forum pertemuan itu memunculkan kesepakatan bahwa tidak ada pergantian ketua umum hingga 2019.
Hal itu sesuai dengan keputusan Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur dua bulan lalu.
"Sekarang itu kita masih berpendapat seperti itu kan ada kesan bahwa ada penonaktifan segala macam. Sedangkan nonaktif itu kan harus sesuai mekanisme, ya kalau nonaktif harus melalui rapimnas kembali itu. kita tetap bertahan pada keputusan rapimnas itu," ujar Ridwan ketika dihubungi.
Ridwan menambahkan, pengurus daerah tidak memikirkan pergantian Novanto dari jabatannya. Saat ini, pengurus daerah lebih fokus untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum.
Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono mengungkapkan, saat itu kondisi kesehatan Novanto belum pulih 100 persen. Namun, Ketua DPR itu tetap hadir untuk menghormati undangan yang dilayangkan pengurus DPD.
"Mereka mengundang ketua umum dan saya dampingi. Ketua umum dalam keadaan sakit tapi demi untuk Partai Golkar, kita menghormati undangan itu, dan ketua hadir juga," ujar Roem di Ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Roem, dalam forum itu Novanto menjelaskan masalah dan situasi kondisi partai terkini, selain persoalan kebijakan partai, konsolidasi dan organisasi di daerah, termasuk soal revitalisasi.
Ada tiga alasan yang diungkap Novanto dalam merevitalisasi dan merestrukturisasi pengurus.
Pertama, kata Roem, banyak pengurus tidak aktif karena kesibukan masing-masing.
"Kemudian yang kedua, belum optimal menjalankan fungsi-fungsi organisasi, yang ketiga juga ada yang pindah partai," katanya.
Menurut Roem, nantinya Novanto akan menyampaikan nama-nama pengurus yang terkena revitalisasi dalam rapat pleno.
Dia juga tidak khawatir jika nantinya ada penolakan dalam rapat pleno atas revitalisasi itu.
"Ketua umum akan menjelaskan sedetail mungkin. Apa yang jadi alasan revitalisasi pengurusan secara yuridis kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil ketua umum," kata dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Silaturahmi DPD I Golkar se-Indonesia Ridwan Bae mengatakan, dari forum pertemuan itu memunculkan kesepakatan bahwa tidak ada pergantian ketua umum hingga 2019.
Hal itu sesuai dengan keputusan Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur dua bulan lalu.
"Sekarang itu kita masih berpendapat seperti itu kan ada kesan bahwa ada penonaktifan segala macam. Sedangkan nonaktif itu kan harus sesuai mekanisme, ya kalau nonaktif harus melalui rapimnas kembali itu. kita tetap bertahan pada keputusan rapimnas itu," ujar Ridwan ketika dihubungi.
Ridwan menambahkan, pengurus daerah tidak memikirkan pergantian Novanto dari jabatannya. Saat ini, pengurus daerah lebih fokus untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK