Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengundang Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk memberi materi dalam halaqah kebangsaan.
"Kami minta pak menko memberikan tausiah dan arahannya tentang hukum dan perundang-perundangan yang sekarang sedang tren," kata Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Basri Bermanda usai bertemu Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (11/10).
Basri mengatakan halaqah atau pertemuan kebangsaan yang digelar lembaga ulama tersebut bakal berlangsung di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Kamis (12/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basri mengatakan para ulama pun harus memiliki pengetahuan tentang hukum dan perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum.
"Kalau fikih kan ahlinya dia (ulama). Hukum positif (juga) perlu. Beliau (Wiranto) yang paling tepat untuk memberikan arahan," ujar Basri.
Basri menyampaikan acara halaqah kebangsaan tersebut merupakan salah satu cara MUI untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang produk hukum atau kebijakan yang dibuat. Harapannya, sambung Basri, produk-produk hukum atau kebijakan tersebut bisa sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.
"Di MUI kan banyak bidangnya, ada bidang hukum dan perundang-undangan. Semua produk hukum kita kaji, mudah-mudahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan," ujar Basri.