Setya Novanto Berharap Banyak pada Densus Tipikor Polri

CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 18:43 WIB
Setya Novanto berharap keberadaan Densus Tipikor Polri bisa memberantas korupsi di seluruh daerah melalui jaringan Polri yang tersebar di berbagai wilayah.
Ketua DPR Setya Novanto (kiri) saat memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov menginginkan Densus Tipikor Polri dapat memberantas korupsi di daerah-daerah. Jaringan Polri yang merata di semua wilayah Indonesia itu disebut bisa memberi efek gentar yang lebih baik.

“Tentu kami harapkan Densus ini melakukan arti yang sangat positif, karena kepolisian sudah berada di seluruh Indonesia. Berarti ini sama juga untuk bisa memberantas korupsi di mana hal-hal untuk di daerah ada di jaringan-jaringannya (Polri),” kata Setnov, dalam acara seminar nasional di Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10).


Setnov, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, tak mempermasalahkan keberadaan Densus Tipikor karena dinilai tak berbeda dengan Densus 88/Antiteror Polri. Selain itu, pembahasan pembentukannya pun sudah lama dan sudah ada komunikasi sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setnov juga berharap Densus Tipikor dapat bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Setnov mengklaim akan mendukung kerja sama tersebut.

Tentang kesan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK dalam menyikapi Densus Tipikor, Setnov menyerahkan hal tersebut pada kebijakan Pemerintah. Ia berharap pemerintah mengaji rencana pembentukan itu dengan baik.

Senada, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai bahwa Densus Tipikor hadir bukan untuk bersaing dengan KPK. Sebaliknya, bersinergi untuk menumbhkan efek jera. Jaringan Polri yang sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara bisa menjamin itu.

"Tak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar itu," jelas dia, melalui siaran persnya.


Namun demikian, Bambang emnggarisbawahi pentingnya pengendalian efek gentar itu. Tujuannya, tidak semakin memicu ketakutan para birokrat untuk mengambil kebijakan karena takut dipidanakan.

Lantaran itulah ia meminta Mabes Polri untuk menyiapkan personel Densus Tipikor yang mampu memahami detil anggaran, di pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bahkan jika perlu setiap personel akan diberikan salinan APBN dan APBD daerah terkait.

"Pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari," tandas Bambang, yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER