Kapolri Minta Media Tak Benturkan Opini soal Densus Tipikor
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 19:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta media tidak mengadu pernyataannya seputar wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) tidak diadu dengan pernyataan pihak lain yang bersifat sepotong atau tidak utuh.
Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui awak media di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/10).
Tito menolak memberikan penjelasan tentang wacana yang bermula dari rekomendasi rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Polri, Mei 2017 silam.
Dia hanya mengatakan, akan bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk membahas wacana tersebut.
"Saya, Densus Tipikor tidak ingin komennya doorstop (wawancara) seperti ini, karena itu harus dijelaskan secara komprehensif. Saya ada bertemu Menko Polhukam menjelaskan. Saya tidak ingin, jangan diadu-adu saya dengan komen, komen, komen, komen lain yang sepotong," kata Tito.
Jenderal bintang empat itu berjanji akan memberikan waktu khusus untuk memaparkan perihal wacana pembentukan Densus Tipikor kepada awak media usai bertemu dengan Menko Polhukam.
"Saya nanti akan beberapa memberikan wawancara khusus," katanya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya masih mengkaji wacana pembentukan Densus Tipikor.
Menurutnya, dampak positif dan negatif dari pembentukan satuan baru di institusi Polri itu menjadi salah satu poin yang dikaji.
"Nanti masuk pengkajian, dari sisi lebih banyak manfaat atau banyak mudaratnya. kalau Densus Tipikor ini diadakan apakah lebih baik, apakah tidak, nanti bisa dikaji lagi," tuturnya.
Wacana pembentukan Densus Tipikor telah bergulir selama lebih dari lima bulan terakhir. Tito mengklaim, Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk merealisasikan wacana ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Densus Tipikor tak perlu dibentuk. Ia percaya tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan baik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru.
Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui awak media di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/10).
Tito menolak memberikan penjelasan tentang wacana yang bermula dari rekomendasi rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Polri, Mei 2017 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia hanya mengatakan, akan bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk membahas wacana tersebut.
"Saya, Densus Tipikor tidak ingin komennya doorstop (wawancara) seperti ini, karena itu harus dijelaskan secara komprehensif. Saya ada bertemu Menko Polhukam menjelaskan. Saya tidak ingin, jangan diadu-adu saya dengan komen, komen, komen, komen lain yang sepotong," kata Tito.
"Saya nanti akan beberapa memberikan wawancara khusus," katanya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya masih mengkaji wacana pembentukan Densus Tipikor.
Menurutnya, dampak positif dan negatif dari pembentukan satuan baru di institusi Polri itu menjadi salah satu poin yang dikaji.
"Nanti masuk pengkajian, dari sisi lebih banyak manfaat atau banyak mudaratnya. kalau Densus Tipikor ini diadakan apakah lebih baik, apakah tidak, nanti bisa dikaji lagi," tuturnya.
Wacana pembentukan Densus Tipikor telah bergulir selama lebih dari lima bulan terakhir. Tito mengklaim, Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk merealisasikan wacana ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Densus Tipikor tak perlu dibentuk. Ia percaya tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan baik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK