"Jadi kita tidak usah terburu-buru karena ini proyek sangat strategis dan seluruh mata memandang proyek ini, kita tidak akan tergesa-gesa," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/10).
Sandi mengatakan, pemerintah ingin memastikan tentang peruntukkan pulau tersebut, apakah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat berpenghasilan sedang. Juga, apakah untuk warga Jakarta atau luar Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga juga meminta agar investor bersabar karena pemerintah daerah akan memerhatikan seluruh dampak dari reklamasi, mulai dari lapangan pekerjaan, dampak pendidikan, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat kelas menengah-bawah.
Setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai pasangan kepala daerah DKI Jakarta, masyarakat pun menuntut janji yang pernah terucap saat kampanye yakni menghentikan proyek reklamasi. Selama masa kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi pernah menyatakan menolak reklamasi.
"Posisi kita jelas, itu enggak perlu diragukan lagi. Posisi kita jelas tapi kan sudah ada yang terbangun itu yang akan kita selesaikan," tegas Sandi.
[Gambas:Video CNN]
Soal nasib 17 pulau reklamasi yang sudah dicabut moratoriumnya oleh pemerintah pusat, Sandi mengaku akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal langkah selanjutnya.
"Kami tetap dalam koridor masing-masing untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Jakarta. Rakyat yang terpinggirkan dan termajinalkan itu kita harus bela," kata Sandi.
Dia juga meminta agar media tidak mengadu domba antara pemprov dengan pemerintah pusat, karena pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat
"Kita punya mandat dari rakyat, yaitu menghentikan reklamasi dan pemerintah juga punya posisi. Mari kita duduk sama-sama dan hargai kewenangan masing masing," ujar Wagub yang gemar berlari tersebut.