Sakit, Anas Batal Bersaksi di Sidang Korupsi e-KTP
CNN Indonesia
Senin, 23 Okt 2017 12:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum batal bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/10). Hal itu diungkapkan tim jaksa penuntut umum.
"Saksi Anas Urbaningrum tidak dapat hadir karena sakit," ujar jaksa Irene Putri di muka persidangan. Anas dijadwalkan bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Selain Anas, jaksa juga menghadirkan tiga orang saksi lainnya, yakni mantan Direktur Utama Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, mantan Koordinator Keuangan Konsorsium PNRI Indri Mardiani, dan Ketua Manajemen Bersama PNRI Adres Ginting.
Dalam surat dakwaan, Anas disebut menerima jatah sebesar 11 persen atau Rp574,2 miliar dari proyek e-KTP bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Namun ia membantah hal itu saat bersaksi bagi terdakwa Irman dan Sugiharto dalam persidangan pada April lalu. Anas juga mengaku tak mengenal Andi.
Dalam perkara ini, Andi yang juga kolega Ketua DPR Setya Novanto itu didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP dengan memperkaya sejumlah pihak. Sejumlah nama mulai dari pejabat Kemendagri, panitia proyek, hingga anggota DPR disebut menerima jatah tersebut.
Selain Andi, penyidik KPK telah menjerat dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, politikus Golkar Markus Nari, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.
KPK juga sempat menjerat Novanto sebagai tersangka. Namun, lewat praperadilan di PN Jakarta Selatan, Ketua Umum Partai Golkar itu lepas dari jerat hukum KPK.
"Saksi Anas Urbaningrum tidak dapat hadir karena sakit," ujar jaksa Irene Putri di muka persidangan. Anas dijadwalkan bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Selain Anas, jaksa juga menghadirkan tiga orang saksi lainnya, yakni mantan Direktur Utama Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, mantan Koordinator Keuangan Konsorsium PNRI Indri Mardiani, dan Ketua Manajemen Bersama PNRI Adres Ginting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat dakwaan, Anas disebut menerima jatah sebesar 11 persen atau Rp574,2 miliar dari proyek e-KTP bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Namun ia membantah hal itu saat bersaksi bagi terdakwa Irman dan Sugiharto dalam persidangan pada April lalu. Anas juga mengaku tak mengenal Andi.
Dalam perkara ini, Andi yang juga kolega Ketua DPR Setya Novanto itu didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP dengan memperkaya sejumlah pihak. Sejumlah nama mulai dari pejabat Kemendagri, panitia proyek, hingga anggota DPR disebut menerima jatah tersebut.
Selain Andi, penyidik KPK telah menjerat dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, politikus Golkar Markus Nari, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.
KPK juga sempat menjerat Novanto sebagai tersangka. Namun, lewat praperadilan di PN Jakarta Selatan, Ketua Umum Partai Golkar itu lepas dari jerat hukum KPK.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK