Pilgub Jatim Diharapkan Tak Buat Kepala Daerah Lalai Bertugas
CNN Indonesia
Selasa, 24 Okt 2017 09:19 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 yang digelar dalam beberapa bulan ke depan dinilai telah membawa preseden buruk dalam perpolitikan dan pemerintahan daerah.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur yang berasal dari kalangan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota membuat mereka lalai bertugas. Mereka menjadi lupa menunaikan tugas sebagai kepala daerah demi menuju ke jenjang birokrasi yang lebih tinggi.
"Banyak dari kalangan kepala daerah berlomba-lomba mengikuti kontes Pilgub demi sebuah misi, dan terpaksa meninggalkan tugas yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat daerah," ujar Suko, kemarin.
Contohnya Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung menjadi pendamping Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Lalu ada Bupati Ponorogo Ipong Muchlisonni, Bupati Trenggalek Emil Elistyanto Dardak, dan Wakil Bupati Ngawi Ony Harsono yang menjadi kandidat bakal calon wakil Gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Suko menilai, banyak dari kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tergiur untuk ikut konstetasi Pilgub Jatim 2018, namun melupakan daerahnya. Padahal di daerahnya itu mereka juga dulu pernah menjanjikan segala macam program pembangunan saat kampanye.
"Fenomena pembajakan kepala daerah ini ramai sekali di Pilgub Jatim. Mereka berbondong-bondong ke sana demi sebuah misi, dan meninggalkan misi yang sebelumnya digembar-gemborkan saat mencalonkan kepala daerah," katanya.
Sejatinya, hal itu merupakan hak politik, karena ada beberapa mekanisme yang sah dalam peraturan pemilu. Sepanjang hak itu masih bisa diterima oleh masyarakat, menurut Suko tak jadi masalah.
Hanya saja, banyak program-program yang sebelumnya digagas oleh kepala daerah harus terhenti karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.
"Ada yang mendukung karena dibutuhkan untuk mengemban amanah yang lebih besar, ada juga yang merasa kecewa, lantaran programnya belum tuntas," ucapnya.
Selain itu, Suko juga melihat, partai politik juga gagal dalam mencetak kader pemimpin di Jatim. Itu terlihat dari dua nama yang sudah kencang disebut bakal maju bertarung, yakni Gus Ipul dan Khofifah.
"Mereka (yang diusung) bukan calon dari kader partai. Saya rasa, ini kurang memiliki nilai etika dalam berpolitik," kata dia.
Untuk itu, Suko berharap, adanya tolok ukur kesiapan kader parpol untuk maju dalam konstetasi penyelenggaraan sekelas pilgub, khususnya di Jatim. Karena kesiapan kader parpol itu yang menjadi acuhan dalam memimpin sebuah daerah untuk lebih baik lagi.
"Saya rasa ini juga kurang bagus untuk masa depan perpolitikan di Indonesia. Jika mesin-mesin perpolitikan tak mampu menciptakan kader pemimpin, maka berdampak pada krisis kepemimpinan," ujarnya.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur yang berasal dari kalangan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota membuat mereka lalai bertugas. Mereka menjadi lupa menunaikan tugas sebagai kepala daerah demi menuju ke jenjang birokrasi yang lebih tinggi.
"Banyak dari kalangan kepala daerah berlomba-lomba mengikuti kontes Pilgub demi sebuah misi, dan terpaksa meninggalkan tugas yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat daerah," ujar Suko, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Contohnya Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung menjadi pendamping Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Lalu ada Bupati Ponorogo Ipong Muchlisonni, Bupati Trenggalek Emil Elistyanto Dardak, dan Wakil Bupati Ngawi Ony Harsono yang menjadi kandidat bakal calon wakil Gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Suko menilai, banyak dari kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tergiur untuk ikut konstetasi Pilgub Jatim 2018, namun melupakan daerahnya. Padahal di daerahnya itu mereka juga dulu pernah menjanjikan segala macam program pembangunan saat kampanye.
"Fenomena pembajakan kepala daerah ini ramai sekali di Pilgub Jatim. Mereka berbondong-bondong ke sana demi sebuah misi, dan meninggalkan misi yang sebelumnya digembar-gemborkan saat mencalonkan kepala daerah," katanya.
Sejatinya, hal itu merupakan hak politik, karena ada beberapa mekanisme yang sah dalam peraturan pemilu. Sepanjang hak itu masih bisa diterima oleh masyarakat, menurut Suko tak jadi masalah.
Hanya saja, banyak program-program yang sebelumnya digagas oleh kepala daerah harus terhenti karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.
"Ada yang mendukung karena dibutuhkan untuk mengemban amanah yang lebih besar, ada juga yang merasa kecewa, lantaran programnya belum tuntas," ucapnya.
Selain itu, Suko juga melihat, partai politik juga gagal dalam mencetak kader pemimpin di Jatim. Itu terlihat dari dua nama yang sudah kencang disebut bakal maju bertarung, yakni Gus Ipul dan Khofifah.
"Mereka (yang diusung) bukan calon dari kader partai. Saya rasa, ini kurang memiliki nilai etika dalam berpolitik," kata dia.
Untuk itu, Suko berharap, adanya tolok ukur kesiapan kader parpol untuk maju dalam konstetasi penyelenggaraan sekelas pilgub, khususnya di Jatim. Karena kesiapan kader parpol itu yang menjadi acuhan dalam memimpin sebuah daerah untuk lebih baik lagi.
"Saya rasa ini juga kurang bagus untuk masa depan perpolitikan di Indonesia. Jika mesin-mesin perpolitikan tak mampu menciptakan kader pemimpin, maka berdampak pada krisis kepemimpinan," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK