PDIP dan PAN Dukung Penundaan Densus Tipikor Polri
CNN Indonesia
Rabu, 25 Okt 2017 18:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunda pembentukan Densus Tipikor Polri sebagai sebuah keputusan yang bijak. Hal itu adalah sinyal agar Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK meningkatkan kerjasama.
"(Penundaan pembentukan Densus) keputusan bijak dan tantangan bagi Polri serta Jaksa agar lebih solid dengan KPK," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurutnya, sinergitas antar-lembaga penegak hukum sangat penting mengingat korupsi merupakan persoalan besar di Indonesia. Sebab, korupsi telah menghambat pembangunan dan merusak tataran birokrasi.
Meskipun mendukungan keputusan Jokowi itu, Hendrawan, yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR, mengaku bahwa PDIP tetap berharap pembentukan Densus Tipikor Polri terealisasi.
Dalam pandangannya, Densus Tipikor Polri akan berperan menggantikan lembaga pengawas aparatur negara yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, KPK disebutnya bersifat sementara alias ad hoc.
"Kami di Fraksi menilai (Densus Tipikor) perlu, tapi kami memahami pandangan (Wakil Presiden) Pak Jusuf Kalla bahwa pengawasan sudah banyak. (Tapi) ternyata ketika membuat lembaga pengawasan, yang mengawasi lapar (korupsi) juga," selorohnya.
Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mendukung penundaan pembentukan Densus Tipikor Polri karena anggaran pembentukan satuan itu terlalu besar, yakni sebesar Rp2,6 triliun.
"Kami dukung keputusan dari pemerintah. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya kenapa ditunda," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.
Yandri pun mengapresiasi cara Jokowi dalam membatalkan rencana pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, komunikasi yang dilakukannya, dengan meminta penguatan koordinasi KPK, Polri, Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, misalnya, terasa lebih bersifat persuasif.
"Kalau menurut saya pemerintah menunda itu kami menyakini Densus tidak diperlukan. Kalau langsung ditolak, dikatakan tidak perlu mingkin terlalu keras," tandas dia, yang merupakan Anggota Komisi II DPR itu.
Seusai rapat tertutup, Jokowi, yang merupakan Presiden yang diusung PDIP pada Pemilu 2014, memutuskan soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor. Pihak Istana lebih memilih untuk memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, tanpa harus membentuk lembaga baru.
"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Menkopolhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
"(Penundaan pembentukan Densus) keputusan bijak dan tantangan bagi Polri serta Jaksa agar lebih solid dengan KPK," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurutnya, sinergitas antar-lembaga penegak hukum sangat penting mengingat korupsi merupakan persoalan besar di Indonesia. Sebab, korupsi telah menghambat pembangunan dan merusak tataran birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pandangannya, Densus Tipikor Polri akan berperan menggantikan lembaga pengawas aparatur negara yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, KPK disebutnya bersifat sementara alias ad hoc.
Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mendukung penundaan pembentukan Densus Tipikor Polri karena anggaran pembentukan satuan itu terlalu besar, yakni sebesar Rp2,6 triliun.
"Kami dukung keputusan dari pemerintah. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya kenapa ditunda," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.
Yandri pun mengapresiasi cara Jokowi dalam membatalkan rencana pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, komunikasi yang dilakukannya, dengan meminta penguatan koordinasi KPK, Polri, Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, misalnya, terasa lebih bersifat persuasif.
"Kalau menurut saya pemerintah menunda itu kami menyakini Densus tidak diperlukan. Kalau langsung ditolak, dikatakan tidak perlu mingkin terlalu keras," tandas dia, yang merupakan Anggota Komisi II DPR itu.
Seusai rapat tertutup, Jokowi, yang merupakan Presiden yang diusung PDIP pada Pemilu 2014, memutuskan soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor. Pihak Istana lebih memilih untuk memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, tanpa harus membentuk lembaga baru.
"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Menkopolhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK