
PDIP dan PAN Dukung Penundaan Densus Tipikor Polri
Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 25/10/2017 18:50 WIB

"(Penundaan pembentukan Densus) keputusan bijak dan tantangan bagi Polri serta Jaksa agar lebih solid dengan KPK," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurutnya, sinergitas antar-lembaga penegak hukum sangat penting mengingat korupsi merupakan persoalan besar di Indonesia. Sebab, korupsi telah menghambat pembangunan dan merusak tataran birokrasi.
Meskipun mendukungan keputusan Jokowi itu, Hendrawan, yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR, mengaku bahwa PDIP tetap berharap pembentukan Densus Tipikor Polri terealisasi.
Dalam pandangannya, Densus Tipikor Polri akan berperan menggantikan lembaga pengawas aparatur negara yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, KPK disebutnya bersifat sementara alias ad hoc.
"Kami di Fraksi menilai (Densus Tipikor) perlu, tapi kami memahami pandangan (Wakil Presiden) Pak Jusuf Kalla bahwa pengawasan sudah banyak. (Tapi) ternyata ketika membuat lembaga pengawasan, yang mengawasi lapar (korupsi) juga," selorohnya.
Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mendukung penundaan pembentukan Densus Tipikor Polri karena anggaran pembentukan satuan itu terlalu besar, yakni sebesar Rp2,6 triliun.
"Kami dukung keputusan dari pemerintah. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya kenapa ditunda," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.
Yandri pun mengapresiasi cara Jokowi dalam membatalkan rencana pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, komunikasi yang dilakukannya, dengan meminta penguatan koordinasi KPK, Polri, Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, misalnya, terasa lebih bersifat persuasif.
"Kalau menurut saya pemerintah menunda itu kami menyakini Densus tidak diperlukan. Kalau langsung ditolak, dikatakan tidak perlu mingkin terlalu keras," tandas dia, yang merupakan Anggota Komisi II DPR itu.
Seusai rapat tertutup, Jokowi, yang merupakan Presiden yang diusung PDIP pada Pemilu 2014, memutuskan soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor. Pihak Istana lebih memilih untuk memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, tanpa harus membentuk lembaga baru.
"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Menkopolhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
ARTIKEL TERKAIT

KPK Angkat Bicara Usai Jokowi 'Tutup' Densus Tipikor Polri
Nasional 6 bulan yang lalu
KPK Soal Densus Tipikor: Efektifkan Lembaga Yang Ada
Nasional 6 bulan yang lalu
Fahri Minta Jokowi-JK Kompak Soal Densus Tipikor
Nasional 6 bulan yang lalu
KPK Harap JPU Tidak Satu Atap dengan Densus Tipikor
Nasional 6 bulan yang lalu
KPK Sebut Densus Tipikor Tak Bikin Tumpang Tindih Kewenangan
Nasional 6 bulan yang lalu
Polri Bentuk Densus Tipikor, KPK Ajak Publik Berpikir Positif
Nasional 6 bulan yang lalu
BACA JUGA

Palestina Harap Indonesia Buka Kedutaan di Yerusalem
Internasional • 18 April 2018 16:12
Jokowi Instruksikan Bangun 1,5 Juta Rumah ASN, TNI, dan Polri
Ekonomi • 16 April 2018 22:14
Kecelakaan Tinggi, Polri Kekeh Sepeda Motor Tak Jadi Angkutan
Teknologi • 13 April 2018 13:53
Polisi Segera Investigasi Kebocoran Data Facebook Indonesia
Teknologi • 06 April 2018 16:30
BERITA TERBARU

Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Alih Pengetahuan dari TKA
Nasional • 10 menit yang lalu
Enam Residivis Diamankan Polisi Saat Gerebek Kampung Ambon
Nasional • 22 menit yang lalu
Moeldoko Tegaskan Nasib Kasus Rizieq Ada di Tangan Jokowi
Nasional • 24 menit yang lalu
Banjir TKA, Ombudsman Minta Kemenkumham Evaluasi Bebas Visa
Nasional • 32 menit yang lalu
VIDEO: Vegan, Jalan Hidup Pilihan Arin
Nasional • 33 menit yang lalu
TERPOPULER

Gempa 5,8 SR Guncang Bali
Nasional • 3 jam yang lalu
Rizal Ramli Minta Debat Terbuka dengan Sri Mulyani soal Utang
Nasional 4 jam yang lalu
Gerindra dan PKS Resmikan Sekber Pemenangan Prabowo Besok
Nasional 55 menit yang lalu