Proyek Reklamasi Jalan Terus, Raperda Jalan di Tempat
CNN Indonesia
Rabu, 25 Okt 2017 20:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi hingga kini belum dibahas. Sementara proyek reklamasi terus berjalan setelah moratorium dicabut pada 5 Oktober lalu.
Dua Raperda itu terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura). Pembahasannya terhenti selama lebih dari setahun.
Anggota Komisi D DPRD Fraksi Nasdem Bestari Barus mengaku tak tahu kapan pembahasan dua raperda itu akan kembali dilakukan. Bestari mengatakan, hingga kini belum ada rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasan dua raperda tersebut.
“Belum tahu, karena memang belum Bamus,” kata Bestari saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Rabu (25/10).
Dia mengatakan, surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat, kini telah dikembalikan ke eksekutif untuk direvisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menentang proyek pembangunan pulau buatan di pesisir utara Jakarta.
“Iya, suratnya juga sudah dikembalikan ke eksekutif,” katanya.
Namun menurut Bestari, surat itu bukan penyebab utama raperda terkait reklamasi tidak bisa dibahas. Sebab, keberadaan surat tersebut bukan penghalang meskipun saat ini tak dipegang oleh anggota dewan.
“Kalau surat itu enggak masalah, yang penting itu sudah Bamus apa belum. Kalau soal surat itu kan kita yang penting dulu sudah pernah dapat dari Djarot,” kata dia.
Bestari menyayangkan, Anies tak pernah sekali pun melakukan pembicaraan terkait reklamasi kepada anggota dewan. Bahkan tim sinkronisasi yang dibentuk khusus untuk proyek reklamasi pun tak pernah menyampaikan maksud dan tujuannya.
“Ya, jangankan saat ini, saat itu pun tak pernah ada yang datang menyampaikan atau apa, tidak pernah ada. Dari zaman tim sinkronisasi sampai sudah jadi gubernur tidak ada,” kata Bestari.
Dua Raperda itu terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura). Pembahasannya terhenti selama lebih dari setahun.
Anggota Komisi D DPRD Fraksi Nasdem Bestari Barus mengaku tak tahu kapan pembahasan dua raperda itu akan kembali dilakukan. Bestari mengatakan, hingga kini belum ada rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasan dua raperda tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Belum tahu, karena memang belum Bamus,” kata Bestari saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Rabu (25/10).
Dia mengatakan, surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat, kini telah dikembalikan ke eksekutif untuk direvisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menentang proyek pembangunan pulau buatan di pesisir utara Jakarta.
Namun menurut Bestari, surat itu bukan penyebab utama raperda terkait reklamasi tidak bisa dibahas. Sebab, keberadaan surat tersebut bukan penghalang meskipun saat ini tak dipegang oleh anggota dewan.
“Kalau surat itu enggak masalah, yang penting itu sudah Bamus apa belum. Kalau soal surat itu kan kita yang penting dulu sudah pernah dapat dari Djarot,” kata dia.
Bestari menyayangkan, Anies tak pernah sekali pun melakukan pembicaraan terkait reklamasi kepada anggota dewan. Bahkan tim sinkronisasi yang dibentuk khusus untuk proyek reklamasi pun tak pernah menyampaikan maksud dan tujuannya.
“Ya, jangankan saat ini, saat itu pun tak pernah ada yang datang menyampaikan atau apa, tidak pernah ada. Dari zaman tim sinkronisasi sampai sudah jadi gubernur tidak ada,” kata Bestari.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK