Jokowi: Prioritaskan Tanah Sosial untuk Kelompok Marginal

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan kelompok marginal dan non-elit menjadi prioritas pemerintah dalam mengalokasikan 12,7 juta hektare tanah sosial. Hal itu termasuk dengan pemberian pengakuan dan hak pengelolaan terhadap hutan adat.

"Lahan tanah itu hidup dan mati masyarakat di situ. Sekali lagi inti prioritasnya untuk kelompok masyarakat marginal dan nonelit," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (25/10).

Ia berkata, pengalokasian dan pengakuan lahan itu bertujuan memberi akses kepada warga desa kepada ekonomi kerakyatan yang berprinsip keadilan dan kelestarian.

Manfaat hutan serta sumber daya alam di dalamnya harus benar-benar masyarakat yang bertahun-tahun hidup di sana. Pemberian surat pengakuan dinilai menjadi pegangan status hukum mereka supaya tenang mengelola lahan.

Lihat juga: Jokowi Bagikan Hak Kelola Hutan ke 9 Masyarakat Adat

Jokowi tadi membagikan 18 surat pengakuan dan pemberian hak pengelolaan hutan desa dan adat kepada pemangku adat mulai dari Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Kalimantan.

"Mereka yang membutuhkan keadilan ekonomi sehigga ketimpangan kesejahteraan bisa kita tekan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sengketa tanah, kata Jokowi, menjadi permasalahan yang selalu ia temui dan dengar ketika berkunjung ke banyak daerah di Indonesia. Sehingga, ia mengistruksikan Kepala BPN menerbitkan 5 juta sertifikat tanah tahun ini dan terus meningkat hingga 2019.

Lihat juga: Jokowi Beri Ide Rapat Anies-Sandi dengan PKL Tanah Abang

Di sisi lain, ia berharao Konferensi Tenurial yang diselenggarakan Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup dapat menghasilkan solusi dan aksi nyata yang inovatif dan realistis sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat.

"Jangan hanya menjadi dokumentasi pajangan di rak buku. Semuanya harus bekerja sama mewujudkan hak-hak rakyat," ucapnya.