Fahri Bantah DPR Habiskan Rp601 M buat Konsultasi Gedung Baru
CNN Indonesia
Selasa, 31 Okt 2017 07:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah DPR menghabiskan anggaran sebanyak Rp601 miliar hanya untuk biaya konsultasi pembangunan gedung baru DPR. Fahri mengaku, uang sebanyak itu merupakan merupakan keseluruhan nilai proyek.
"Tidak benar itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibilang Rp600 miliar. Tidak mungkinlah konsultan sampai segitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/10).
Fahri menuturkan, anggaran konsultasi diperkirakan hanya mencapai Rp30 miliar dari total anggaran proyek. Anggaran itu ditujukan untuk membuat perencanaan gedung dari awal hingga selesai dibangun.
Selain perencanaan, Fahri mengatakan, anggaran Rp601 miliar juga akan diperuntukan untuk pembangunan konstruksi tahap awal.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, anggaran tersebut masuk kategori kontrak tahun jamak (multi years), yakni kontrak yang pelaksanaan pekerjaanya menggunakan APBN lebih dari satu tahun anggaran.
Penggunaan sistem kontrak multi years biasa dilakukan untuk proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
"Iya multi years. Ini buat tahun pertama," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut, anggaran proyek penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi, sebanyak Rp601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
"Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk perencanaan saja," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/10).
Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi senilai Rp601 miliar masuk dalam APBN 2018 dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Rabu (25/10).
Seluruh anggaran itu dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.
Alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk ke dalam anggaran DPR 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
"Tidak benar itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibilang Rp600 miliar. Tidak mungkinlah konsultan sampai segitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/10).
Fahri menuturkan, anggaran konsultasi diperkirakan hanya mencapai Rp30 miliar dari total anggaran proyek. Anggaran itu ditujukan untuk membuat perencanaan gedung dari awal hingga selesai dibangun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain perencanaan, Fahri mengatakan, anggaran Rp601 miliar juga akan diperuntukan untuk pembangunan konstruksi tahap awal.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, anggaran tersebut masuk kategori kontrak tahun jamak (multi years), yakni kontrak yang pelaksanaan pekerjaanya menggunakan APBN lebih dari satu tahun anggaran.
"Iya multi years. Ini buat tahun pertama," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut, anggaran proyek penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi, sebanyak Rp601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
"Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk perencanaan saja," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/10).
Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi senilai Rp601 miliar masuk dalam APBN 2018 dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Rabu (25/10).
Seluruh anggaran itu dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.
Alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk ke dalam anggaran DPR 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK