Gedung Baru DPR, Rp601 Miliar untuk Konsultan Perencanaan
CNN Indonesia
Kamis, 26 Okt 2017 14:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran proyek penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi, sebanyak Rp601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, anggaran itu nantinya tidak hanya ditujukan untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi, melainkan penataan seluruh kawasan kompleks parlemen.
"Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk perencanaan saja," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/10).
Jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.
Total alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
"Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," katanya.
Agus mengklaim, angka Rp601 miliar itu sudah melalui kajian. Namun ia berkelit saat ditanya waktu pelaksanaan meski belum keluar kajian dari Kementerian PUPR.
"Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh kementerian keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," ujarnya.
Nantinya, kata Agus, setelah konsultan perencanaan berkeja, maka proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya akan diketahui nominal atau besaran biaya yang akan dikeluarkan.
Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan bahwa anggaran Rp601 miliar itu untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
"Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," kata Damayanti saat dihubungi wartawan.
Meski demikian, Damayanti mengatakan alokasi anggaran Rp601 miliar masih berupa pagu tertinggi yang tidak harus dihabiskan dalam penggunaannya.
"Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," ujar Damayanti.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, anggaran itu nantinya tidak hanya ditujukan untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi, melainkan penataan seluruh kawasan kompleks parlemen.
"Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk perencanaan saja," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Proyek Gedung Baru DPR Sah Masuk APBN 2018 |
Jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.
Total alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
Agus mengklaim, angka Rp601 miliar itu sudah melalui kajian. Namun ia berkelit saat ditanya waktu pelaksanaan meski belum keluar kajian dari Kementerian PUPR.
"Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh kementerian keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," ujarnya.
 Total alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko) |
Nantinya, kata Agus, setelah konsultan perencanaan berkeja, maka proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya akan diketahui nominal atau besaran biaya yang akan dikeluarkan.
Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan bahwa anggaran Rp601 miliar itu untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
"Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," kata Damayanti saat dihubungi wartawan.
Meski demikian, Damayanti mengatakan alokasi anggaran Rp601 miliar masih berupa pagu tertinggi yang tidak harus dihabiskan dalam penggunaannya.
"Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," ujar Damayanti.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK