PD Pasar Jaya dan TransJakarta Berhitung untuk Subsidi Buruh
CNN Indonesia
Jumat, 03 Nov 2017 11:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan angka Upah Minimum Provinsi untuk 2018 sebesar Rp3.64 juta. Ditetapkannya angka tersebut juga dibarengi dengan berbagai subsidi yang akan digelontorkan oleh pihak pemprov.
Subsidi itu antara lain, subsidi pendidikan dengan meningkatkan pelayanan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan yang akan menggandeng PD Pasar Jaya untuk memberikan harga murah bagi buruh yang belanja di JakGrosir, serta subsidi transportasi dengan memberikan pelayanan gratis menaiki Transjakarta.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan subsidi pangan untuk buruh akan meminjam program diskon yang selama ini telah diterapkan bagi para pedagang di DKI.
Sejak September lalu, pedagang di bawah naungan PD Pasar Jaya dapat berbelanja komoditi pangan dengan harga rendah di pusat perkulakan JakGrosir.
"Nanti kami akan meminjam program yang sudah ada, jadi ini akan mudah diterapkan," kata Arief saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (3/11).
Arief memastikan, para buruh dengan gaji setara UMP di 2018 akan diperbolehkan belanja di JakGrosir dengan harga yang relatif jauh lebih murah dibanding dengan harga di pasaran. Potongannya sendiri bisa mencapai 10 hingga 15 persen.
"Iya potongannya besar, dan semua kebutuhan bisa dibeli di JakGrosir. Kan ada 2.500 barang kurang lebih yang tersedia di sana," kata dia.
Para buruh tersebut, kata Arief, bebas membeli apapun dengan menunjukan kartu yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan berbagai subsidi tersebut. Kartu tersebut juga akan terintegrasi dengan pelayanan TransJakarta gratis bagi para buruh DKI dengan gaji UMP.
"Kartunya sakti, bisa gratis naik TJ juga. Kami memang akan terintegrasi," kata dia.
Meski begitu untuk pembelanjaan sendiri akan ada angka limit pembelian setiap bulannya. Angka itu berkisar Rp2 juta-an.
"Tetap kita tetapkan limit, sekitar dua juta yah kemungkinan," kata dia.
Untuk saat ini, Arief belum bisa memastikan kerugian atau berapa jumlah dana operasional yang dibutuhkan pihaknya untuk menanggung beban subsidi tersebut. Namun, menurut Arief tak ada beban signifikan atas berlakunya instruksi Gubernur tersebut.
"Tidak tahu, tapi kayaknya tidak ada karena kita memanfaatkan yang sudah ada. Cuma saat ini kita mau pematangan konsep, dikasih waktu satu bulan oleh Pak Wagub," katanya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono. Dia mengatakan perusahaannya memiliki satu bulan untuk membuat skema pembebasan biaya bagi buruh. Guna menalangi subsidi itu, TransJakarta pun akan mengambil anggaran kewajiban pelayanan publik (PSO) tahun 2018.
"Hitung-hitungan belum tahu pasti, kita diperintahkan pun baru kemarin. Dikasih waktu satu bulan sih, mungkin angka pasti dari mulai data buruh, skema biaya akan bisa kita bagikan dua minggu lagi yah, sekitar itu," kata Budi.
Keduanya pun hingga saat ini, baik Budi dan Arief mengaku belum dapat memastikan kategori buruh yang dapat menikmati tiga fasilitas tersebut. Merujuk peraturan dasar yang ada, kemungkinan besar hanya buruh yang bekerja, berdomisili, dan memegang KTP DKI yang dapat menjadi penikmat program itu.
"Ya kemungkinan buruh DKI saja, kita sekarang mau data dulu ada berapa, perhitungan jam sibuk, operasional bus, jalur, semua harus dihitung ulang dulu," kata dia.
Subsidi itu antara lain, subsidi pendidikan dengan meningkatkan pelayanan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan yang akan menggandeng PD Pasar Jaya untuk memberikan harga murah bagi buruh yang belanja di JakGrosir, serta subsidi transportasi dengan memberikan pelayanan gratis menaiki Transjakarta.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan subsidi pangan untuk buruh akan meminjam program diskon yang selama ini telah diterapkan bagi para pedagang di DKI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kami akan meminjam program yang sudah ada, jadi ini akan mudah diterapkan," kata Arief saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (3/11).
"Iya potongannya besar, dan semua kebutuhan bisa dibeli di JakGrosir. Kan ada 2.500 barang kurang lebih yang tersedia di sana," kata dia.
Para buruh tersebut, kata Arief, bebas membeli apapun dengan menunjukan kartu yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan berbagai subsidi tersebut. Kartu tersebut juga akan terintegrasi dengan pelayanan TransJakarta gratis bagi para buruh DKI dengan gaji UMP.
"Kartunya sakti, bisa gratis naik TJ juga. Kami memang akan terintegrasi," kata dia.
Meski begitu untuk pembelanjaan sendiri akan ada angka limit pembelian setiap bulannya. Angka itu berkisar Rp2 juta-an.
"Tetap kita tetapkan limit, sekitar dua juta yah kemungkinan," kata dia.
Untuk saat ini, Arief belum bisa memastikan kerugian atau berapa jumlah dana operasional yang dibutuhkan pihaknya untuk menanggung beban subsidi tersebut. Namun, menurut Arief tak ada beban signifikan atas berlakunya instruksi Gubernur tersebut.
"Tidak tahu, tapi kayaknya tidak ada karena kita memanfaatkan yang sudah ada. Cuma saat ini kita mau pematangan konsep, dikasih waktu satu bulan oleh Pak Wagub," katanya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono. Dia mengatakan perusahaannya memiliki satu bulan untuk membuat skema pembebasan biaya bagi buruh. Guna menalangi subsidi itu, TransJakarta pun akan mengambil anggaran kewajiban pelayanan publik (PSO) tahun 2018.
"Hitung-hitungan belum tahu pasti, kita diperintahkan pun baru kemarin. Dikasih waktu satu bulan sih, mungkin angka pasti dari mulai data buruh, skema biaya akan bisa kita bagikan dua minggu lagi yah, sekitar itu," kata Budi.
Keduanya pun hingga saat ini, baik Budi dan Arief mengaku belum dapat memastikan kategori buruh yang dapat menikmati tiga fasilitas tersebut. Merujuk peraturan dasar yang ada, kemungkinan besar hanya buruh yang bekerja, berdomisili, dan memegang KTP DKI yang dapat menjadi penikmat program itu.
"Ya kemungkinan buruh DKI saja, kita sekarang mau data dulu ada berapa, perhitungan jam sibuk, operasional bus, jalur, semua harus dihitung ulang dulu," kata dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK