“Saya memang suruh mereka irit bicara untuk proyek atau program yang sedang dikerjakan,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/11).
Instruksi ini menurut Sandi, untuk mencegah pemahaman yang salah di masyarakat ketika membaca atau mendengar kabar terkait program pemerintah. Misalnya soal pengelolaan Tanah Abang, Sandi meminta agar SKPD tidak banyak bicara sebelum ada aturan yang pasti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya bilang (soal) Tanah Abang irit dulu bicara. Saya instruksikan kadis (kepala dinas) untuk kebijakan yang lagi dikaji, lagi digodok, jangan banyak ngomong dulu, malah distorsi nanti,” kata dia.
Sebab menurut Sandi sesuatu yang belum matang seharusnya jangan dulu dibicarakan.
“Boleh kok (kalau data) tapi ke Jakarta Smart City saja itu di sana sudah ada,” kata dia.
Anies dan Sandi pernah mengumbar banyak janji saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta lalu. Salah satunya soal transparansi atau keterbukaan dalam menjalankan semua program kerja mereka.
Pada saat itu, Maret 2017, Anies menyebut sistem pemerintahan terbuka (open governance) yang akan dianutnya mencakup soal keterbukaan informasi dan partisipasi warga dalam membangun ibu kota.
Namun saat sudah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, janji itu tampaknya menguap begitu saja. Setidaknya hingga dua minggu keduanya menjabat pemimpin di Jakarta ini.
Selama dua pekan ini, keterbukaan Anies-Sandi dalam menjalankan programnya mulai dipertanyakan. Salah satunya sikap pemimpin DKI Jakarta itu menghadapi kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini masih belum jelas.