Sandiaga Tak Mau Ada PHK Gara-gara UMP Tinggi
CNN Indonesia
Jumat, 03 Nov 2017 08:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sedih mengetahui sejumlah buruh tak setuju dengan nilai upah minimum provinsi yang baru ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya. Menurut Sandi, tak mudah memutuskan nilai UMP senilai Rp 3,6 Juta.
“Ini kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya tidak mudah meskipun pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis malam (2/11).
Menurut Sandi tidak mudah menyetujui angka nominal yang ditawarkan oleh buruh yaitu Rp3,9 juta. Setelah menghitung hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL), pihaknya sendiri mendapati angka Rp3,1 juta dan angka tersebut telah disepakati oleh dewan pengupahan.
“Dan yang segitu (Rp 3,1 juta) kami hitung produk domestik bruto ditambah ketentuan penambahan sebesar 8,71 persen, makanya kami temukan angka Rp3,6 juta itu, pengambilan keputusan ini bukan semata tanpa perhitungan,” lanjut Sandi.
Selain itu, kata Sandi, jika pihaknya tak memperhitungkan berbagai faktor saat menentukan nilai UMP 2018 maka akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaan. Perhitungan KHL tersebut juga telah mempertimbangkan kesanggupan pihak pemberi kerja saat memberi upah kepada karyawannya.
Untuk itu, Sandi memutuskan untuk memberikan bantuan berupa subsidi jauh lebih besar. Subsidi tersebut meliputi subsidi pangan, transportasi, dan pendidikan. Nilai UMP yang telah ditetapkan pun, kata Sandi, tidak akan memberatkan buruh.
“Kami berikan UMP segitu, kami juga barengi dengan subsidi yang cukup banyak. Sia-sia kalau UMP besar, tapi malah menimbulkan PHK besar-besaran,” kata dia.
Sandi berusaha mengajak para buruh untuk berbicara secara langsung, sebelum mereka menggelar demonstrasi. Dia menyatakan akan menemui Said Ikbal selaku presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk membicarakan hal tersebut.
“Saya akan temui teman-teman buruh, juga Pak Said Iqbal untuk memberikan pengertian,” kata Sandi.
Sebelumnya, Said Iqbal berpendapat, Anies dan Sandi telah mengumbar janji dan berbohong karena mengingkari kontrak politik yang diteken keduanya secara resmi dengan Koalisi Buruh Jakarta.
Menurut Said, saat kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik yang salah satu isinya adalah menetapkan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP Nomor 78 tahun 2015.
Dia pun menegaskan buruh di Jakarta menolak UMP DKI 2018 Rp3,6 juta dan tetap menuntut upah Rp3,9 juta.
“Ini kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya tidak mudah meskipun pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis malam (2/11).
Menurut Sandi tidak mudah menyetujui angka nominal yang ditawarkan oleh buruh yaitu Rp3,9 juta. Setelah menghitung hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL), pihaknya sendiri mendapati angka Rp3,1 juta dan angka tersebut telah disepakati oleh dewan pengupahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dan yang segitu (Rp 3,1 juta) kami hitung produk domestik bruto ditambah ketentuan penambahan sebesar 8,71 persen, makanya kami temukan angka Rp3,6 juta itu, pengambilan keputusan ini bukan semata tanpa perhitungan,” lanjut Sandi.
Selain itu, kata Sandi, jika pihaknya tak memperhitungkan berbagai faktor saat menentukan nilai UMP 2018 maka akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaan. Perhitungan KHL tersebut juga telah mempertimbangkan kesanggupan pihak pemberi kerja saat memberi upah kepada karyawannya.
“Kami berikan UMP segitu, kami juga barengi dengan subsidi yang cukup banyak. Sia-sia kalau UMP besar, tapi malah menimbulkan PHK besar-besaran,” kata dia.
 Demonstrasi buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10), menuntut kenaikan UMP. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
“Saya akan temui teman-teman buruh, juga Pak Said Iqbal untuk memberikan pengertian,” kata Sandi.
Sebelumnya, Said Iqbal berpendapat, Anies dan Sandi telah mengumbar janji dan berbohong karena mengingkari kontrak politik yang diteken keduanya secara resmi dengan Koalisi Buruh Jakarta.
Menurut Said, saat kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik yang salah satu isinya adalah menetapkan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP Nomor 78 tahun 2015.
Dia pun menegaskan buruh di Jakarta menolak UMP DKI 2018 Rp3,6 juta dan tetap menuntut upah Rp3,9 juta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK