Gerindra-PKS Belum Koalisi di Jabar Diduga Karena Pilpres

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Kamis, 09/11/2017 01:45 WIB
Gerindra-PKS Belum Koalisi di Jabar Diduga Karena Pilpres Pilpres 2019 diduga menjadi bagian deal antara Gerindra dengan PKS untuk Pilgub Jabar 2018. Diduga, deal itu belum tercapai oleh kedua partai. (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Riset Populi Center, Usep Akhyar menduga Partai Gerindra belum mau berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 karena belum mencapai kesepakatan mengenai Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Usep, Gerindra tengah melobi agar calon pasangan gubernur-wakil gubernur yang dimajukan PKS di Pilgub Jabar dapat mendukung calon presiden yang dimajukan Gerindra untuk Pilpres 2019. Diketahui, PKS telah mendeklarasikan cagub-cawagub untuk dimajukan pada Pilkada Jabar, yaitu Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu.

"Belum dealnya kesepakatan dengan paket berikutnya, yakni pilpres," tutur Usep saat menghadiri diskusi di D'Hotel, Jakarta, Rabu (8/11).



Usep menilai dugaan itu tergolong wajar, terutama jika menilik lagi hasil perolehan suara pada Pilpres 2014 silam. Kala itu, Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat suara yang lebih sedikit dibanding Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Barat.

Hal itu terjadi karena posisi ketua pemenangan Prabowo-Hatta di Jawa Barat dipegang oleh Gubernur Ahmad Heryawan. Kemenangan Prabowo-Hatta merupakan hasil dari peran dan kerja keras yang diampu Ahmad Heryawan.

Berangkat dari riwayat tersebut, Usep menduga Gerindra ingin menempuh misi yang sama. Gerindra ingin gubernur yang dicalonkan PKS menjadi pimpinan mesin politik di Jawa Barat.

"Gerindra ingin mengikat Deddy Mizwar untuk mendukung Gerindra di Pilpres. Saya kira begitu," tutur Usep usai diskusi.


Usep lalu melontarkan asumsi yang berbeda jika dugaannya yang pertama meleset. Dia menyebut, Gerindra saat ini sangat selektif dalam mendukung calon kepala daerah, terutama dari kalangan independen.

Diketahui, calon gubernur Jawa Barat yang diusung PKS adalah Deddy Mizwar yang mana bukan kader PKS alias independen.

Gerindra tidak ingin riwayat pahit yang pernah dialami terulang kembali. Misalnya ketika Wali Kota Ridwan Kamil yang enggan menjadi kader Gerindra meski didukung penuh oleh Gerindra saat Pilkada Kota Bandung beberapa waktu silam.

Kemudian, eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memutuskan keluar dari Gerindra di tengah-tengah masa jabatan.

"Itu tentu menjadi catatan Gerindra," kata Usep.


Usep menganggap Gerindra ada keinginan untuk memajukan kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar. Keinginan Gerindra itu yang belum bisa diterima oleh PKS.

"Jadinya mandek. Maka dari itu belum mantap kan koalisi mereka di sana," kata Usep.

Usep lalu menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai Pilpres 2019 dalam pilkada serentak 2018 merupakan hal yang lumrah bagi partai politik. Usep mengatakan bahwa dua tahun bukan waktu yang panjang, maka wajar jika kontrak dalam menghadapi pilpres sudah dibicarakan sejak dini, terutama dalam kesepakatan pilkada.

"Kalau bicara pilpres ya sebetulnya sudah bukan jangka panjang lagi," kata Usep. (osc/osc)