Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik dan Korban Anies-Sandi
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 10 Nov 2017 05:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno hanya menjadikan buruh sebagai alat politik untuk memperoleh kursi pemimpin ibu kota. Hal itu disampaikan saat sejumlah buruh menggelar aksi di Balai Kota, Kamis (9/11).
Mereka berunjuk rasa menolak putusan gubernur atas nilai upah minimum provinsi (UMP) 2018. Dalam aksinya, para pengunjuk menolak UMP DKI 2018 Rp3,6 juta dan tetap menuntut upah Rp3,9 juta.
"Kita semua hanya menjadi komoditas politik beliau untuk mendapat jabatan," kata seorang orator di tengah massa aksi.
Orator itu juga mengungkit janji-janji Anies-Sandi yang dilontarkan selama masa kampanye.
"DP nol persen, gaji Rp7 juta, ibaratnya kita nonton ludruk di Jatim yang isinya guyonan. Kita jadi korban guyonan itu," ujarnya.
"Kita tidak akan pernah terima dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur pembohong. Baru beberapa hari (menjabat) sudah mengingkari janji. Bagaimana beberapa tahun ke depan?" lanjutnya.
Ditemui seusai aksi, Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto menjelaskan alasan pihaknya menyebut Anies-Sandi menggunakan mereka sebagai komoditas politik.
"Kenapa kita katakan sebagai alat komoditi? Pertama, dia tidak menepati kontrak politiknya. Karena tidak menepati, artinya dia mengkhianati harapan buruh DKI Jakarta untuk mendapatkan upah layak," ujarnya.
Saat kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik yang salah satu isinya adalah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP Nomor 78 tahun 2015.
"Itu makanya kita katakan hanya dijadilkan alat komoditi. Karena dia gunakan suara kita hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI 2017," kata Dwi.
Sandiaga yang saat itu ada di dalam Balai Kota, mengaku tetap menampung aspirasi para buruh tersebut, termasuk ratusan aktivis buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan beraksi di Balai Kota, Jumat (10/11).
"Tentunya, urusan upah ini menjadi perhatian kita, luar biasa pentingnya. Seperti kita ketahui, dunia usaha sekarang lagi melemah, daya beli melemah, kita punya datanya. Kemarin terpotret survei KHL disepakati bersama oleh serikat pekerja, dunia usaha, maupun pemerintah," kata Sandi. (pmg)
Mereka berunjuk rasa menolak putusan gubernur atas nilai upah minimum provinsi (UMP) 2018. Dalam aksinya, para pengunjuk menolak UMP DKI 2018 Rp3,6 juta dan tetap menuntut upah Rp3,9 juta.
"Kita semua hanya menjadi komoditas politik beliau untuk mendapat jabatan," kata seorang orator di tengah massa aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Orator itu juga mengungkit janji-janji Anies-Sandi yang dilontarkan selama masa kampanye.
"DP nol persen, gaji Rp7 juta, ibaratnya kita nonton ludruk di Jatim yang isinya guyonan. Kita jadi korban guyonan itu," ujarnya.
Ditemui seusai aksi, Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto menjelaskan alasan pihaknya menyebut Anies-Sandi menggunakan mereka sebagai komoditas politik.
"Kenapa kita katakan sebagai alat komoditi? Pertama, dia tidak menepati kontrak politiknya. Karena tidak menepati, artinya dia mengkhianati harapan buruh DKI Jakarta untuk mendapatkan upah layak," ujarnya.
 Sejumlah buruh dari KSBSI menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, untuk menolak UMP 2018. (CNN Indonesia/Mesha Mediani) |
"Itu makanya kita katakan hanya dijadilkan alat komoditi. Karena dia gunakan suara kita hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI 2017," kata Dwi.
Sandiaga yang saat itu ada di dalam Balai Kota, mengaku tetap menampung aspirasi para buruh tersebut, termasuk ratusan aktivis buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan beraksi di Balai Kota, Jumat (10/11).
"Tentunya, urusan upah ini menjadi perhatian kita, luar biasa pentingnya. Seperti kita ketahui, dunia usaha sekarang lagi melemah, daya beli melemah, kita punya datanya. Kemarin terpotret survei KHL disepakati bersama oleh serikat pekerja, dunia usaha, maupun pemerintah," kata Sandi. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK