Sandi: Pelarangan Sepeda Motor Belum Tentu Cegah Keruwetan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 09/11/2017 17:58 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno hanya ingin ada keadilan di jalanan tanpa diskriminasi. Dia minta semua pihak tak terlalu jauh berspekulasi. (CNN Indonesia/Mesha Mediani).

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno tak mau terlalu menanggapi berbagai spekulasi terkait rencana pencabutan larangan sepeda motor melintas di jalur-jalur protokol.

Menurutnya, penghapusan larangan direncanakan bertujuan untuk menghadirkan aksesibilitas untuk seluruh warga di jalanan Jakarta.

"Jangan berspekulasi terlalu jauh. Kami janya ingin hadirkan aksesibilitas bagi semua warga. Jadi jalan raya itu harus didesain untuk seluruh kendaraan, tidak ada diskriminasi," kata Sandiaga di Kawasan Lippo Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kamis (9/11).

Lihat juga:

Menimbang Rencana Pencabutan Larangan Motor di Jalan Sudirman

Sandi menilai, pemberlakukan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol juga belum tentu bisa mencegah kesemrawutan di jalanan. Perilaku dari pengendara yang menimbulkan kesemrawutan ini bukan hanya disebabkan oleh pengendara roda dua, tapi juga roda empat.

“Bukan hanya roda dua, tapi pengendara roda empat juga. Roda empat banyak yang menerobos busway. (Sepeda motor) dilarang juga belum tentu bisa cegah keruwetan” kata Sandi.

Atas dasar inilah, Sandi ingin menghadirkan kembali rasa keadilan di jalanan. Dia mengaku miris karena masih banyak ketimpangan yang terjadi di jalanan.

Lihat juga:

Beda Sikap DPRD soal Wacana Anies Cabut Larangan Sepeda Motor

"Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang blangsak makin blangsak," kata dia.

Namun, sebelum nantinya dia dan Anies Baswedan resmi mencabut larangan kendaraan roda dua melintas di jalur-jalur protokol, dia ingin melihat dan mencocokan data yang ada lebih dulu. Karenanya saat ini dia masih menganalisa dan mengkaji data lalu lintas di kawasan-kawasan protokol.

"Sekarang kami melibatkan semuanya dulu, fdiperiksa dulu data-data yang ada. Jadi ini harus pastikan betul-betul berdasarkan data, kami punya kebijakan yang menghadirkan equality dan juga memastikan kerapihan dan ketertiban," kata Sandi.