Sandiaga Minta Warga Antisipasi Gelombang PHK
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 19:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ada kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak lemahnya perekonomian di Indonesia saat ini.
Pernyataan tersebut ia lontarkan usai bertemu dengan pakar ekonomi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11).
"Tadi Pak Kwik bilang, 'ini ekonomi dalam keadaan yang sangat-sangat melemah'. Jadi, yang kita perlu antisipasi gelombang PHK. Ke depan ini gelombang PHK akan masif sekali," ujar Sandi kepada wartawan di Balai Kota.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan pada 2018 nanti beberapa jenis industri, terutama yang berkaitan dengan ritel dan perbankan, sudah mulai ada kecenderungan PHK. Hal ini, kata Sandi, akibat industri-industri tersebut sudah banyak mengandalkan teknologi untuk operasional kerja sehari-hari.
"Ini yang harus kita cermati juga. Jadi ini sebuah fenomena ekonomi, dan Pemprov DKI ingin hadir untuk memberikan bantuan untuk memastikan biaya belanja sehari-hari dari kawan buruh itu bisa terbantukan," kata Sandi.
Sandi pun menanggapi imbas dari kebijakan Pemprov DKI yang menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta lebih rendah dari tuntutan buruh. Sosok yang juga pernah menjabat salah satu kursi wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) itu berjanji akan senantiasa bekerjasama dengan PD Pasar Jaya dan PT Transjakarta untuk memberikan subsidi kebutuhan hidup bagi para buruh.
Subsidi pangan PD Pasar Jaya berbentuk pemberian harga murah bagi buruh yang belanja di pusat perkulakan JakGrosir, serta subsidi transportasi dengan memberikan pelayanan gratis menaiki Transjakarta.
"Kami kerja sama dengan PD Pasar Jaya kita akan ada intervensi itu. Kami sudah perintahkan dan segera akan diumumkan bentuk kartu transjakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi untuk buruh di Jakarta," kata Sandiaga.
Pemprov DKI menetapkan angka UMP sebesar Rp3,6 juta atau lebih rendah dari tuntutan buruh sebesar Rp3,9 juta. Meski angka itu masih terus menuai protes dari para serikat buruh, hingga kini Sandi tidak memastikan apakah ada kemungkinan UMP akan naik atau tidak.
"Ini terus kami buka komunikasinya dan Pak Gubernur (Anies Baswedan) beberapa kali sudah memerintahkan saya untuk berkomunikasi dengan pakar, juga dengan teman-teman dari kaum pekerja, diterima masukannya," ujar Sandi. (kid/gil)
Pernyataan tersebut ia lontarkan usai bertemu dengan pakar ekonomi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11).
"Tadi Pak Kwik bilang, 'ini ekonomi dalam keadaan yang sangat-sangat melemah'. Jadi, yang kita perlu antisipasi gelombang PHK. Ke depan ini gelombang PHK akan masif sekali," ujar Sandi kepada wartawan di Balai Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan pada 2018 nanti beberapa jenis industri, terutama yang berkaitan dengan ritel dan perbankan, sudah mulai ada kecenderungan PHK. Hal ini, kata Sandi, akibat industri-industri tersebut sudah banyak mengandalkan teknologi untuk operasional kerja sehari-hari.
"Ini yang harus kita cermati juga. Jadi ini sebuah fenomena ekonomi, dan Pemprov DKI ingin hadir untuk memberikan bantuan untuk memastikan biaya belanja sehari-hari dari kawan buruh itu bisa terbantukan," kata Sandi.
Subsidi pangan PD Pasar Jaya berbentuk pemberian harga murah bagi buruh yang belanja di pusat perkulakan JakGrosir, serta subsidi transportasi dengan memberikan pelayanan gratis menaiki Transjakarta.
"Kami kerja sama dengan PD Pasar Jaya kita akan ada intervensi itu. Kami sudah perintahkan dan segera akan diumumkan bentuk kartu transjakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi untuk buruh di Jakarta," kata Sandiaga.
Pemprov DKI menetapkan angka UMP sebesar Rp3,6 juta atau lebih rendah dari tuntutan buruh sebesar Rp3,9 juta. Meski angka itu masih terus menuai protes dari para serikat buruh, hingga kini Sandi tidak memastikan apakah ada kemungkinan UMP akan naik atau tidak.
"Ini terus kami buka komunikasinya dan Pak Gubernur (Anies Baswedan) beberapa kali sudah memerintahkan saya untuk berkomunikasi dengan pakar, juga dengan teman-teman dari kaum pekerja, diterima masukannya," ujar Sandi. (kid/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK