KPU Minta Bantuan Pemerintah Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan pemerintah menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional 2019.

Permintaan bantuan itu disampaikan kala Ketua KPU Arief Budiman bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11).

Lihat juga: KPU Minta Anggotanya Keluar dari Kepungurusan Ormas

Dalam pertemuan tersebut, Arief mengaku sudah menyampaikan masalah keterbatasan anggaran pelaksanaan pemilu 2019. Kekurangan dana muncul karena KPU harus membiayai pengadaan alat peraga kampanye (APK), serta menyusun pembiayaan pembuatan kotak suara transparan sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kedua tentang sosialiasi. Kami sampaikan target kami sosialisasi berbasis keluarga, maka dibutuhkan bukan hanya anggaran besar tapi juga tenaga pendukung di daerah," ujar Arief kepada wartawan.

KPU juga menyampaikan pesan melalui Pratikno agar dapat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Lihat juga: Perjalanan Buni Yani, Sang Pemicu Gerakan Penggulingan Ahok

Usai pertemuan tersebut, Pratikno mengatakan pemerintah siap membantu masalah anggaran dan sosialisasi pemilu 2019. Pratikno juga disebut menerima usul bantuan pembangunan gedung bagi KPU di daerah.

"Ya nanti katanya akan disampaikan khusus ke Presiden. Kami sampaikan bukan hanya pusat, tapi gedung di beberapa kabupaten/kota ditarik kembali oleh pemda. Itu yang kami nanti pemerintah beri perhatian soal ini," ujarnya.

Selama ini KPU di daerah kerap menempati gedung milik pemda setempat. Penempatan gedung kadang dilakukan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Ada juga KPU di daerah yang mendapat gedung hibah dari pemda. Salah satu contohnya, KPU DKI Jakarta yang menempati gedung hibah dari pemerintah provinsi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. (kid)