Para Pengemplang Pajak Sektor Minerba Dilaporkan ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pengemplang pajak di sektor mineral dan batu bara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Manajer Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan pihaknya menyampaikan indikasi kerugian negara di sektor batu bara ke KPK. Dalam temuan ICW disebutkan indikasi kerugian negara terdapat pada sejumlah hal di antaranya pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“ICW mengadukan indikasi kerugian negara batu bara ke KPK,” kata Firdaus usai diskusi mengenai kerugian negara di sektor batu bara, Senin (20/11).

Lihat juga: 6.080 WP di Sektor Migas dan Minerba Diduga Kemplang Pajak

ICW mengutip data publik Direktorat Jenderal Pajak, menemukan sekitar 6.080 Wajib Pajak di sektor minyak dan gas serta mineral dan batu bara tak ikut program Pengampunan Pajak.

DJP mencatat total WP di sektor migas dan minerba mencapai 7.115, baik individu maupun badan. Namun, hanya sekitar 1.035 WP di sektor tersebut yang mengikuti program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

ICW menyatakan DJP mencatat hanya sekitar 967 WP di sektor minerba dari total 6.001 WP yang ikut Pengampunan Pajak . Sedangkan di sektor migas, hanya 68 WP yang ikut Pengampunan Pajak, dari total 1.114 pembayar pajak.

Ketidaksamaan Data

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak mengakui ketidaksamaan data perpajakan sektor pertambangan mineral dan batu bara yang disediakan sejumlah lembaga, turut mempengaruhi upaya penegakan hukum lembaga tersebut.

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut Praktik Ijon Rusak Basis Pajak

Direktur Penegakan Hukum DJP Yuli Kristiyono menuturkan penegakan hukum oleh otoritas pajak itu dilakukan berdasarkan data. Dia menuturkan selama ini data pajak di sektor pertambangan—terkait dengan transaksi bisnis maupun ekspor—relatif berbeda oleh pelbagai instansi.

Instansi yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai.

(asa)