Pemerintah Bakal Tambah Personel di Tembagapura Papua
Elise Dwi Ratnasari & Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 20 Nov 2017 20:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Wiranto menegaskan sangat mungkin ada penambahan personel aparat keamanan TNI-Polri yang akan ditempatkan di Tembagapura, Mimika, Papua.
Penambahan personel ini menyusul aksi teror kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) yang melawan TNI-Polri dan warga setempat yang sudah berlangsung lebih dari tiga pekan itu.
"Itu sangat mungkin (penambahan personel). Tergantung situasi di sana, tergantung informasi intelijen tentang kekuatan-kekuatan separatisme atau kriminal," kata Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Senin (20/11).
Wiranto menyatakan, pemerintah sudah mensinyalir sementara ini terdapat 120 orang anggota kriminal dengan kekuatan senjata kira-kira 36 pucuk di Tembagapura.
"Tentu nanti bisa berkembang dan sangat mungkin ada satu perubahan. Intelijen akan terus mengamati," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.
Wiranto menambahkan, operasi pengejaran kriminal di Tembagapura kemungkinan besar terus dilakukan, sebagaimana Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah yang bertujuan menangkap dan melumpuhkan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur.
"Namanya juga kelompok kriminal, yakni kelompok yang meresahkan masyarakat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau kemudian di antara mereka ada satu misi yang merupakan separatisme, juga tidak dibiarkan di Indonesia," katanya.
Sebab, kata Wiranto, Indonesia adalah negara merdeka yang mutlak. Sehingga, semua kegiatan yang mengarah ke separatisme, harus dihentikan dari awal.
"NKRI sudah final. Tidak ada satu kelompok pun yang melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, bukan hanya tugas TNI-Polri. Terlebih, misi NKRI adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
"Sehingga kalau ada yang mengganggu, harus kita hadapi dengan keras dan tegas. Tidak kompromi masalah itu," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian dan TNI yang berhasil membebaskan warga korban penyanderaan KKSB di Kampung Banti dan Kimbely, Mimika, Papua.
"Tentu sesuatu hal yang tidak mudah karena medannya memang sangat sulit. Kita tidak bisa membayangkan bahwa medannya seperti kota-kota di Jawa, tetapi medan yang untuk dicapai saja sudah memerlukan satu perjuangan yang cukup berat," kata Wiranto.
Korban Sandera KKB Diminta Tak Kembali
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta agar pendatang yang sudah berhasil dievakuasi dari Kampung Kimbely, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, tidak kembali ke tempat penyanderaan tersebut.
"Karena ini momentum membersihkan pendulang liar di sana," ungkap Tito, Senin (20/11).
Seperti diketahui, ratusan warga sipil berhasil dievakuasi pada Jumat (17/11) lalu. Tito menyebut, ada sekitar 346 warga yang diselamatkan aparat polisi dan TNI.
Tito menambahkan, pihaknya telah meminta bantuan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyalurkan masyarakat yang termasuk pendatang ke daerahnya masing-masing.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tujuan dari pembersihan pendulang liar di kawasan tersebut karena mereka menciptakan masalah sosial, seperti adanya prostitusi hingga timbulnya penyakit HIV.
Sementara itu, untuk masyarakat asli Kampung Kimbely yang disebut mencapai 1.000 orang akan diberi kebebasan untuk tetap tinggal atau pergi meninggalkan kawasan tersebut.
"Kalau merasa nyaman kami berikan pengamanan di sana," terang Tito.
Untuk itu, Polri harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk nantinya memberikan pekerjaan kepada masyarakat lokal tersebut, seperti bertani.
"Jangan jadi pendulang liar begitu sambil kami kerja kelompok ini (kelompok kriminal bersenjata/KKB), karena proses pengejaran masih terjadi," pungkas Tito.
[Gambas:Video CNN] (djm/djm)
Penambahan personel ini menyusul aksi teror kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) yang melawan TNI-Polri dan warga setempat yang sudah berlangsung lebih dari tiga pekan itu.
"Itu sangat mungkin (penambahan personel). Tergantung situasi di sana, tergantung informasi intelijen tentang kekuatan-kekuatan separatisme atau kriminal," kata Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Senin (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu nanti bisa berkembang dan sangat mungkin ada satu perubahan. Intelijen akan terus mengamati," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.
"Namanya juga kelompok kriminal, yakni kelompok yang meresahkan masyarakat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau kemudian di antara mereka ada satu misi yang merupakan separatisme, juga tidak dibiarkan di Indonesia," katanya.
Sebab, kata Wiranto, Indonesia adalah negara merdeka yang mutlak. Sehingga, semua kegiatan yang mengarah ke separatisme, harus dihentikan dari awal.
"NKRI sudah final. Tidak ada satu kelompok pun yang melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, bukan hanya tugas TNI-Polri. Terlebih, misi NKRI adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
"Sehingga kalau ada yang mengganggu, harus kita hadapi dengan keras dan tegas. Tidak kompromi masalah itu," ujarnya.
 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan kenaikan pangkat luar biasa terhadap 63 prajurit TNI, lima di antaranya menolak. (Dok. Puspen TNI) |
Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian dan TNI yang berhasil membebaskan warga korban penyanderaan KKSB di Kampung Banti dan Kimbely, Mimika, Papua.
"Tentu sesuatu hal yang tidak mudah karena medannya memang sangat sulit. Kita tidak bisa membayangkan bahwa medannya seperti kota-kota di Jawa, tetapi medan yang untuk dicapai saja sudah memerlukan satu perjuangan yang cukup berat," kata Wiranto.
Korban Sandera KKB Diminta Tak Kembali
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta agar pendatang yang sudah berhasil dievakuasi dari Kampung Kimbely, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, tidak kembali ke tempat penyanderaan tersebut.
"Karena ini momentum membersihkan pendulang liar di sana," ungkap Tito, Senin (20/11).
Seperti diketahui, ratusan warga sipil berhasil dievakuasi pada Jumat (17/11) lalu. Tito menyebut, ada sekitar 346 warga yang diselamatkan aparat polisi dan TNI.
Tito menambahkan, pihaknya telah meminta bantuan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyalurkan masyarakat yang termasuk pendatang ke daerahnya masing-masing.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tujuan dari pembersihan pendulang liar di kawasan tersebut karena mereka menciptakan masalah sosial, seperti adanya prostitusi hingga timbulnya penyakit HIV.
Sementara itu, untuk masyarakat asli Kampung Kimbely yang disebut mencapai 1.000 orang akan diberi kebebasan untuk tetap tinggal atau pergi meninggalkan kawasan tersebut.
"Kalau merasa nyaman kami berikan pengamanan di sana," terang Tito.
Untuk itu, Polri harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk nantinya memberikan pekerjaan kepada masyarakat lokal tersebut, seperti bertani.
"Jangan jadi pendulang liar begitu sambil kami kerja kelompok ini (kelompok kriminal bersenjata/KKB), karena proses pengejaran masih terjadi," pungkas Tito.
[Gambas:Video CNN] (djm/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK