Sandiaga: Tak Semua Anggaran Pengadaan Lahan untuk DP Rp0
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 21 Nov 2017 05:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 798,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 akan digunakan untuk berbagai program, antara lain pengendalian banjir dan pengadaan ruang terbuka hijau.
"Anggaran itu terbagi, salah satunya anggaran pengadaan lahan untuk pengadaan air dan memastikan saluran yang baik agar manajemen menghadapi musim penghujan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11).
Sandiaga menambahkan, anggaran tersebut tidak semuanya digunakan untuk lahan perumahan, khususnya program rumah DP Nol Rupiah yang menjadi andalannya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak masa kampanye.
"Anggaran nggak semua untuk perumahan, tetapi terbagi dan ini yang akan kita pantau. Tetapi seperti yang kita lihat, bahwa ada anggaran khusus untuk affordable housing, rumah DP Nol Rupiah," kata Sandi.
Sandi menambahkan, dalam beberapa minggu ke depan, dirinya bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan sedang mematangkan rencana yang akan disampaikan ke publik mengenai sosialisasi pilot project Rumah DP Nol Rupiah.
Tercantum pada situs apbd.jakarta.go.id yang diakses CNNIndonesia.com, Senin (20/11), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menganggarkan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 798,1 miliar dalam RAPBD DKI 2018.
Anggaran tersebut masuk dalam belanja modal pengadaan tanah perumahan.
Namun, anggaran ditulis dalam bentuk gelondongan. Dengan demikian, tidak ada spesifikasi lahan apa yang akan dibeli Pemprov DKI Jakarta.
Saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD yang berlangsung setelahnya, Anies menyatakan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP Nol Rupiah bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Jakarta.
"Sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).
Anies menambahkan, implementasi Program DP Nol Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut, telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio Loan to Value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Adapun skema penyediaan rumah akan ditempuh, lanjut Anies, bisa dilakukan melalui sejumlah cara. Pertama, dengan membangun rusun baru meggunakan APBD di atas lahan milik Pemprov DKI.
Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemprov DKI.
Ketiga, lanjut Anies, melibatkan BUMD atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
"Di samping itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP Nol Rupiah yang didalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," kata Anies. (kid)
"Anggaran itu terbagi, salah satunya anggaran pengadaan lahan untuk pengadaan air dan memastikan saluran yang baik agar manajemen menghadapi musim penghujan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11).
Sandiaga menambahkan, anggaran tersebut tidak semuanya digunakan untuk lahan perumahan, khususnya program rumah DP Nol Rupiah yang menjadi andalannya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak masa kampanye.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandi menambahkan, dalam beberapa minggu ke depan, dirinya bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan sedang mematangkan rencana yang akan disampaikan ke publik mengenai sosialisasi pilot project Rumah DP Nol Rupiah.
Anggaran tersebut masuk dalam belanja modal pengadaan tanah perumahan.
Namun, anggaran ditulis dalam bentuk gelondongan. Dengan demikian, tidak ada spesifikasi lahan apa yang akan dibeli Pemprov DKI Jakarta.
Saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD yang berlangsung setelahnya, Anies menyatakan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP Nol Rupiah bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Jakarta.
"Sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).
Anies menambahkan, implementasi Program DP Nol Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut, telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio Loan to Value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Adapun skema penyediaan rumah akan ditempuh, lanjut Anies, bisa dilakukan melalui sejumlah cara. Pertama, dengan membangun rusun baru meggunakan APBD di atas lahan milik Pemprov DKI.
Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemprov DKI.
Ketiga, lanjut Anies, melibatkan BUMD atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
"Di samping itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP Nol Rupiah yang didalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," kata Anies. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK