Komnas HAM Enggan Tanggapi Akademisi Internasional soal Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Subkomisi Penegakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin al-Rahab mengaku belum membaca surat terbuka dari akademisi internasional yang meminta pemerintah Indonesia menarik kekuatan militer dari Papua. Permintaan itu menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat terhadap warga sipil.

Amiruddin mengatakan, Komnas HAM bertugas bukan untuk merespons surat terbuka yang disampaikan oleh Profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan beberapa akademisi internasional tersebut. Amiruddin menyebut permintaan itu hanya sebatas opini dari sebuah kelompok dan Komnas HAM tidak perlu menanggapinya.

"Komnas HAM punya prosedur dan mekanisme kerja. Tugas kami bukan untuk menanggapi pendapat kelompok seperti itu," kata Amiruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/11).

Lihat juga: Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

Meski belum mengetahui surat terbuka tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Komnas HAM sudah mengirim staf untuk mengetahui kondisi di Papua. Namun dia belum bisa menyampaikan hasil temuan di lapangan karena masih menunggu laporan dari tim dimaksud.

"Kami akan bicarakan dulu di internal Komnas HAM, melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. Nanti kami lihat sesuai dengan mekanisme dan fungsi yang dimiliki Komnas HAM," tutur Amiruddin.

Surat terbuka yang diinisiasi oleh akademisi internasional yang tergabung dalam International Academics for West Papua tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk menarik TNI dari Papua karena ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap warga sipil di provinsi tersebut.

Mereka menyebut militer secara rutin menembaki massa demonstrasi damai, membakar desa-desa, dan menyiksa pegiat sipil serta warga setempat sejak 1969.

Lihat juga: Pemerintah Dinilai Perlu Kaji Ulang Pelibatan TNI di Papua

"Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgent dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai," kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, diakses CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

CNNIndonesia.com sudah meminta tanggapan dari TNI terkait hal tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhillah belum bisa memberi tanggapan terkait surat terbuka itu.

"Saya belum bisa kasih komentar terkait hal itu," kata Fadhillah kepada CNN Indonesia, Selasa (21/11). (osc/gil)