Polisi Kantongi Nama Ahli Tambahan Sidik Kasus Agus-Saut
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Rabu, 22 Nov 2017 01:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama ahli tambahan untuk penyidikan kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor dua pemimpin KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
"Ada nama-nama (ahli) sudah," kata Herry saat ditemui di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (21/11).
Dia menolak membeberkan jumlah dan nama-nama ahli yang akan diminta keterangan tersebut. Herry pun memilih menyerahkan hal tersebut kepada anak buahnya.
"Itu diserahkan ke penyidik," ucap dia.
Lebih jauh, jenderal bintang satu itu menerangkan perihal langkah penyidik menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11) silam.
Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk menilai lebih lanjut alat bukti yang telah ditemukan dalam tahap penyelidikan. Namun, dia menegaskan, alat bukti yang ditemukan dalam penyelidikan belum tentu dapat menjerat seseorang untuk menjadi tersangka.
"Setelah penyelidikan, kami mempunyai dua alat bukti baru sidik. (Tapi) dua alat bukti itu belum tentu bisa menjerat seseorang," katanya.
Herry kembali menolak membeberkan saat ditanya seputar alat bukti yang telah ditemukan anak buahnya untuk meningkatkan status laporan yang berawal dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya memerintahkan penyidik Dittipidum Bareskrim mencari pendapat dari ahli hukum lain.
Menurutnya, langkah yang ditempuh kuasa hukum Setnov dengan melaporkan dua pemimpin KPK ke polisi ini memperlihatkan sebuah kekosongan hukum yang bisa menjadi masalah baru di Indonesia.
"Saya melihat dari kasus ini akan menjadi masalah hukum yang baru, ada kekosongan hukum, kasus ini menjadi ujian," kata Tito di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (9/11).
Tito pun telah membuka peluang penghentian kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan dengan terlapor Agus dan Saut.
Menurutnya, langkah tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Polri acuannya KUHAP. KUHAP itu SPDP bisa tanpa tersangka dan bisa dihentikan di tengah jalan," kata Tito pekan lalu.
Penyidik Dittipidum Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan lewat SPDP bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11).
Dalam SPDP kasus Agus-Saut yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu, penyidik disebut telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. (wis)
"Ada nama-nama (ahli) sudah," kata Herry saat ditemui di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (21/11).
Dia menolak membeberkan jumlah dan nama-nama ahli yang akan diminta keterangan tersebut. Herry pun memilih menyerahkan hal tersebut kepada anak buahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh, jenderal bintang satu itu menerangkan perihal langkah penyidik menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11) silam.
"Setelah penyelidikan, kami mempunyai dua alat bukti baru sidik. (Tapi) dua alat bukti itu belum tentu bisa menjerat seseorang," katanya.
Herry kembali menolak membeberkan saat ditanya seputar alat bukti yang telah ditemukan anak buahnya untuk meningkatkan status laporan yang berawal dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya memerintahkan penyidik Dittipidum Bareskrim mencari pendapat dari ahli hukum lain.
Menurutnya, langkah yang ditempuh kuasa hukum Setnov dengan melaporkan dua pemimpin KPK ke polisi ini memperlihatkan sebuah kekosongan hukum yang bisa menjadi masalah baru di Indonesia.
"Saya melihat dari kasus ini akan menjadi masalah hukum yang baru, ada kekosongan hukum, kasus ini menjadi ujian," kata Tito di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (9/11).
Tito pun telah membuka peluang penghentian kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan dengan terlapor Agus dan Saut.
Menurutnya, langkah tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Polri acuannya KUHAP. KUHAP itu SPDP bisa tanpa tersangka dan bisa dihentikan di tengah jalan," kata Tito pekan lalu.
Penyidik Dittipidum Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan lewat SPDP bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11).
Dalam SPDP kasus Agus-Saut yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu, penyidik disebut telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK