Dedi Enggan Pikirkan Peluang Golkar Ubah Haluan di Pilgub

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 22/11/2017 18:54 WIB
Dedi Enggan Pikirkan Peluang Golkar Ubah Haluan di Pilgub Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi belum memikirkan perubahan rekomendasi Pilgub Jabar. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Golkar Dedi Mulyadi enggan berspekulasi tentang peluang perubahan rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat 2018. Dia belum memikirkan untuk 'menggeser' pencalonan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat 2018 yang diusung Golkar.

"Saya yakin pimpinan yang baru berpijak pada mekanisme partai sehingga melahirkan keputusan politik yang bisa diterima oleh semua pihak. Fokus saya bukan rekomendasi, melainkan penyelamatan partai," kata dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (21/11).

Saat ini, Dedi mengaku lebih memilih fokus membangun pengkaderan partai di wilayahnya. Dia menilai ada indikasi jenjang pengkaderan yang selama ini menjadi tradisi partai mulai terlupakan.


"Pola rekrutmen kader yang sudah berjenjang dan menjadi tradisi di Golkar saya kira sudah lama tidak berjalan dengan baik, tidak lagi berpijak pada sistem, mekanisme dan aturan partai sehingga keputusan yang diambil lebih kepada hasil bisikan, bukan sistem. Ini ke depan harus diubah agar Golkar kembali pada khitahnya," kata Dedi.
Dedi memahami keinginan DPP Partai Golkar yang lebih memilih Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ketimbang merekomendasikan dirinya di Pilgub Jawa Barat 2018. Menurut dia, ada faktor lain seperti latar belakang psikologis, sosiologis dibalik pencalonan Ridwan Kamil.

"Sebagai kader, saya memahami kondisi itu sebagai bagian dari pendewasaan politik saya," katanya.

Dedi menyerahkan sepenuhnya rekomendasi kepada DPP partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, rekomendasi pencalonan kepala daerah yang sudah diputuskan partainya, tidak dapat berubah meski ada pergantian kepemimpinan.

Menurut Idrus keputusan tentang pencalonan kepala daerah di pilkada merupakan keputusan lembaga bukan keputusan perorangan.

"Karena itu adalah keputusan lembaga maka, perubahan pimpinan tidak memengaruhi keputusan tentang pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya," kata Idrus.
(ugo/ugo)