Bahkan, Sandi menyarankan agar awak media membuat survey sendiri dan menyisir anggaran apa saja yang perlu dikritisi.
"Silakan, silakan, bagus banget. Dan wartawan punya usul, wartawan bikin dong sensus di antara kalian mana (anggaran) yang paling enggak reasonable gitu, bikin aja, terbuka kok kita," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya orangnya hemat bangetSandiaga Uno |
Menurutnya, kenaikan itu mengacu dari PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam aturan itu, terdapat kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan dewan.
"Dan mereka punya hak sesuai dengan PP," lanjutnya.
Menegaskan dirinya yang hemat soal keuangan, Sandi sempat menyebut triknya saat sukses menjadi pengusaha. Sebelum menjabat sebagai orang nomor dua di Jakarta, Sandi pernah menjabat sebagai pimpinan di beberapa perusahaan. Antara lain PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Adaro Energy Tbk.
"Kenapa saya bisa membangun usaha dulu? Karena saya pastikan pengeluaran kita diminimalisir, pendapatan ditingkatkan," kata Sandi.
Mantan Ketua Umum Himpunan pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga mengaku selalu menggunakan dana secara fungsional dan tidak berlebihan.
Dengan demikian, lanjutnya, siasat itulah yang Sandi ingin terapkan selama lima tahun ke depan dalam memimpin Jakarta bersama Gubernur Anies Baswedan.
Ia juga menceritakan bahwa saat awal masa kampanye Pilkada 2017, dirinya menggunakan sebuah mobil asal Jepang yang irit bahan bakar. Hal tersebut sebagai wujud Sandi yang tidak pernah boros.
"Bisa dilihat kemarin waktu kampanye, awal-awal saya pakai Datsun, keliling Jakarta pakai Datsun, benar kan? Karena paling hemat biayanya. Terus begitu udah naik elektabilitas dikit, bisa naik pake Nissan Livina," kata Sandi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan, hingga saat ini Kemendagri masih menunggu proses pembahasan APBD DKI Jakarta di tingkat DPRD. Jika proses tersebut selesai, Kemendagri akan melakukan evalusi terhadap sejumlah mata anggaran yang ada di dalam APBD.
"Kalau sudah dievaluasi oleh Mendagri kemungkinan bisa dicoret kalau tidak masuk akal," ujar Sumarsono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/11). (kid)