Idrus Marham: Desakan untuk Munaslub Belum Ada Sampai Kini
Setyo Aji | CNN Indonesia
Jumat, 01 Des 2017 22:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan, dalam waktu dekat ini belum ada desakan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Dewan Pengurus Partai perihal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partainya.
Menurut Idrus, Munaslub memang dibenarkan adanya dalam konstitusi Partai Golkar. Meski demikian, tetap harus ada proses dan tahapan yang dilalui untuk bisa melakukannya.
Ia pun meyakinkan, sampai pada Jumat (1/12) hari ini, DPP Partai Golkar konsisten pada keputusan rapat pleno tanggal 21 November lalu untuk menunggu keputusan praperadilan Setya Novanto.
Idrus yakin 34 DPD I Partai Golkar sudah melakukan komunikasi dengan DPP Partai Golkar untuk mengikuti keputusan dari rapat pleno tersebut.
“Kebetulan, saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar, sudah melakukan dialog menjelaskan keputusan rapat pleno mereka membuat kesepakatan memahami dan siap melaksanakan dengan konsisten keputusan itu," papar Idrus saat menghadiri acara lokakarya di Jakarta, Jumat (1/12).
Meskipun demikian ia tidak membantah adanya keinginan dari 31 DPD I Partai Golkar untuk melakukan Munaslub. Ia sendiri akan memproses hal tersebut sesuai dengan aturan dan keputusan rapat pleno yang ada.
"Jadi biarkan itu berproses semua, kalaupun ada proses itu maka tentu selaku pelaksana tugas saya akan memproses sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan keputusan-keputusan rapat pleno yang ada,” katanya.
Sementara itu, Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan belum menerima surat dari DPD I perihal desakan untuk menggelar Munaslub.
"Tadi dijelaskan oleh Pak Idrus bahwa di Golkar ini ada sistem dan mekanismenya. Nanti kita lihat desakannya seperti apa alasan desakannya seperti apa," ucap Aziz di kesempatan yang sama.
Namun, Aziz masih enggan berkomentar terkait disebut-sebutnya ia sebagai salah satu calon ketua umum partai beringin.
"Belum dibuka Munas, ngapain kita pikirin maju [mencalonkan sebagai ketua umum]. Saya masih berpikir program-program agar tetep jalan sampai akhir tahun," ujarnya.
(res/res)
Menurut Idrus, Munaslub memang dibenarkan adanya dalam konstitusi Partai Golkar. Meski demikian, tetap harus ada proses dan tahapan yang dilalui untuk bisa melakukannya.
Ia pun meyakinkan, sampai pada Jumat (1/12) hari ini, DPP Partai Golkar konsisten pada keputusan rapat pleno tanggal 21 November lalu untuk menunggu keputusan praperadilan Setya Novanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idrus yakin 34 DPD I Partai Golkar sudah melakukan komunikasi dengan DPP Partai Golkar untuk mengikuti keputusan dari rapat pleno tersebut.
“Kebetulan, saya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar, sudah melakukan dialog menjelaskan keputusan rapat pleno mereka membuat kesepakatan memahami dan siap melaksanakan dengan konsisten keputusan itu," papar Idrus saat menghadiri acara lokakarya di Jakarta, Jumat (1/12).
"Jadi biarkan itu berproses semua, kalaupun ada proses itu maka tentu selaku pelaksana tugas saya akan memproses sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan keputusan-keputusan rapat pleno yang ada,” katanya.
Sementara itu, Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan belum menerima surat dari DPD I perihal desakan untuk menggelar Munaslub.
"Tadi dijelaskan oleh Pak Idrus bahwa di Golkar ini ada sistem dan mekanismenya. Nanti kita lihat desakannya seperti apa alasan desakannya seperti apa," ucap Aziz di kesempatan yang sama.
Namun, Aziz masih enggan berkomentar terkait disebut-sebutnya ia sebagai salah satu calon ketua umum partai beringin.
"Belum dibuka Munas, ngapain kita pikirin maju [mencalonkan sebagai ketua umum]. Saya masih berpikir program-program agar tetep jalan sampai akhir tahun," ujarnya.
Lihat juga:MKGR dan SOKSI Nyatakan Dukung ke Airlangga |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK