Jusuf Kalla Berharap Golkar Punya Ketua Umum Baru Desember

Antara | CNN Indonesia
Selasa, 28 Nov 2017 18:23 WIB
Munaslub Partai Golkar didorong untuk segera dilakukan paling telat akhir tahun ini. Tujuannya, penyelamatan citra partai akibat kasus hukum.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Jakarta, Minggu (12/11). Wapres JK mendesak agar Munaslub digelar pada Desember untuk mengganti Novanto yang terjerat kasus hukum. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar paling lambat Desember 2017 agar dapat memilih pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Boleh bilang, ini pasti ada Munaslub. Memang persetujuan itu, saya kira, Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno (DPP Partai Golkar). Kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak (kalah), kemungkinannya kan sulit," kata dia, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11).


Praperadilan yang dimaksud JK adalah perlawanan hukum yang diajukan Setnov untuk meninjau penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus korupsi e-KTP. Rencananya, sidang perdana praperadilan digelar 30 November.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK menilai, apapun hasil praperadilan nanti tidak akan menyelematkan citra partai yang sudah terpuruk akibat kasus hukum Setnov. Karena itulah pergantian Ketua Umum menjadi sebuah keniscayaan.

"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia (Novanto) menang. Orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," aku dia.

JK hanya bisa berharap Munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Partai Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.


JK menyebut, pandangan negatif masyarakat terhadap Golkar itu tercermin dari sejumlah hasil survei. Misalnya, survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan bahwa Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen di bawah PDI-Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).

"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya. (Ketua Umum) yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," tandas dia. (arh/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER