Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar paling lambat Desember 2017 agar dapat memilih pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.
"Boleh bilang, ini pasti ada Munaslub. Memang persetujuan itu, saya kira, Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno (DPP Partai Golkar).
Kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak (kalah), kemungkinannya
kan sulit," kata dia, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11).
Praperadilan yang dimaksud JK adalah perlawanan hukum yang diajukan Setnov untuk meninjau penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus korupsi e-KTP. Rencananya, sidang perdana praperadilan digelar 30 November.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menilai, apapun hasil praperadilan nanti tidak akan menyelematkan citra partai yang sudah terpuruk akibat kasus hukum Setnov. Karena itulah pergantian Ketua Umum menjadi sebuah keniscayaan.
"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia (Novanto) menang. Orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," aku dia.
JK hanya bisa berharap Munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Partai Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.
JK menyebut, pandangan negatif masyarakat terhadap Golkar itu tercermin dari sejumlah hasil survei. Misalnya, survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan bahwa Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen di bawah PDI-Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya. (Ketua Umum) yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," tandas dia.
(arh/gil)