Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Golkar Yorrys Raweyai meminta DPP Partai Golkar tidak melindungi Ketua Umum Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
Menurut Yorrys persoalan yang dihadapi Setya Novanto merupakan persoalan pribadi dan bukan persoalan Golkar. Yorrys mendesak agar Golkar segera mengganti Setnov dari posisi ketua umum.
"Golkar jangan membentengi Setya Novanto terhadap kasus ini, masyarakat sudah marah, masalah Setnov memberikan imbas kepada Golkar," kata Yorrys usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (30/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yorrys berpendapat, saat ini ada pengurus DPP yang berupaya menggiring persoalan SEtnov menjadi persoalan partai.
"Ini yang kami sayangkan, kader-kader dari daerah. Ini kan masalah pribadi bukan masalah kelembagaan, yang kami sesalkan ada teman teman di DPP yang menggiring seolah-olah ini masalah partai, ini yang kami klarifikasi," kata eks Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar itu.
Golkar kata dia, berkomitmen mendukung pemerintah untuk mewujudukan cita-cita reformasi, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Persoalan ini hari adalah masalah yang menyangkut pribadi Setya Novanto yang kebetulan Ketua Umum dan Ketua DPR. Kalau ini kita biarkan berkepanjangan apa kata dunia?" kata Yorrys.
Pengurus Golkar di daerah, klaim Yorrys, pun telah sepakat untuk menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti Setya Novanto. Dari 34 DPD I Golkar, 31 DPD, menurut Yorrys, telah memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju dalam perebutan kursi ketua umum Golkar.
Sebab itu, kata Yorrys, sejumlah pengurus DPD meminta izin kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla untuk merelakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, maju dalam Munaslub yang rencananya akan digelar sebelum 15 Desember 2017.
(ugo)