Kosgoro Desak Golkar Gelar Munaslub Desember

Dhio Faiz Syarahil | CNN Indonesia
Sabtu, 02 Des 2017 19:38 WIB
Agung Laksono menilai, jika Munaslub bisa dilakukan Desember ini, Partai Golkar masih memiliki waktu untuk mempersiapkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono menginginkan Partai Golkar menggelar Munaslub pada Desember ini. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kesatuan Organisasi Gotong Royong (Kosgoro) mendesak Partai Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan Desember 2017.

Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono menegaskan, DPP Partai Golkar harus mendengarkan suara-suara kader di daerah dan saat ini ada 31 dari total 34 DPD I yang meminta diadakan Munaslub.

"Kami berhatap bahwa usulan-usulan harus direspons positif. Kami sebagai organisasi pendiri mendesak DPP melaksanakan hal tersebut sesuai permintaan kader di daerah," tuturnya setelah rapat pleno yang menghasilkan tuntutan Munaslub itu, Sabtu (2/12) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agung menilai, ada urgensi menggelar munaslub yang begitu tinggi, selain karena elektabilitas dan marwah partai yang kian tergerus, ada kontestasi politik di tahun mendatang yang harus dihadapi Partai Golkar.

Agung menilai, jika Munaslub bisa dilakukan Desember ini, Partai Golkar masih memiliki waktu untuk mempersiapkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Untuk itu kami mendesak Munaslub dilakukan dalam Desember ini supaya dapat memasuki tahun depan dengan bersih. Tugas-tugas kepartaian seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres bisa dilakukan dengan baik," tuturnya.

Sampai saat ini, DPP Golkar masih berpegang pada hasil rapat pleno lalu yang mengatakan Munaslub akan dilakukan setelah ada putusan praperadilan Setnov.

Jika Setnov kalah pada praperadilan, maka akan digelar Munaslub untuk menentukan nakhoda baru Partai Beringin.

Desakan menggelar Munaslub muncul setelah ketua umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Desakan menggelar Munaslub muncul setelah ketua umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Tolak Politik Identitas

Selain menyoroti masalah Munaslub, Agung menegaskan Golkar menolak dengan tegas politik identitas yang menggunakan isu kesukuan, keagamaan, rasial, dan antargolongan.

"Saya kira jangan dikembangkan terus hal yang bisa merusak kesatuan dan persatuan. Apapun itu akan menimbulkan bentrokan horizontal bahkan vertikal," ujarnya.

Ia khawatir, praktik politik identitas hanya akan membuat masyarakat Indonesia yang beragam menjadi terkotak-kotakan.

Agung juga menegaskan Golkar menolak tegas praktik politik identitas yang menyusupi aksi keagamaan.

"Kalau aksinya boleh saja, apalagi keagamaan. Kalau ada unsur politik, itu sesuatu yang jauh dari tolerance, akan berujung pada intoleransi," katanya.
(vws)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER