Harta Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Tercatat Rp5 Miliar

Feri Agus Setyawan, CNN Indonesia | Senin, 04/12/2017 13:18 WIB
Harta Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Tercatat Rp5 Miliar Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sempat menyerahkan LHKPN ke KPK saat menjabat sekretaris militer presiden pada 24 Juni 2016. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menduduki jabatan panglima TNI ke DPR.

Hadi sempat menduduki sejumlah posisi sebelum menjadi orang nomor satu di matra Udara. Namun, jenderal bintang empat itu baru sekali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari laman acch.kpk.go.id yang diakses CNNIndonesia.com, Hadi pertama kali melaporkan harta kekayaannya saat menjabat Sekretaris Militer Presiden, pada 24 Juni 2016.



Padahal, sebelum diangkat menjadi Sesmil Presiden, pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu menduduki jabatan Kepala Dinas Penerangan TNI AU dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh pada 2015. Saat itu Hadi sudah menyandang bintang satu di pundak.

Dari LHKPN tersebut, Hadi memiliki total harta kekayaan sekitar Rp5 miliar dan US$60 ribu.

Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa dua bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan sebidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan, yang totalnya sebesar Rp594.108.500.


Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan itu memiliki harta bergerak berupa mobil merek Toyota Kijang, Toyota Kijang Inova, Honda CR-V dan motor Honda, dengan total Rp515,7 juta.

Lulusan Akademik Angkatan Udara (AAU) tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987 itu juga memiliki logam mulia senilai Rp391,87 juta. Hadi juga mengempit giro dan setara kas sebesar Rp3,5 miliar dan US$60 ribu.

Karier Hadi terbilang moncer sebelum ditunjuk Jokowi sebagai calon tunggal pengganti Gatot. Hadi telah menduduki berbagai posisi baik di lingkungan TNI AU, Badan SAR Nasional, Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Pertahanan. (gil)