"Selain akan menopang kebijakan maritim pemerintahan Jokowi, juga mengembangkan tradisi rotasi antar-matra dalam tubuh TNI yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI," ujar Muradi, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (4/12).
Terkait Poros Maritim, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kandidat Panglima TNI dari matra udara ini diharapkan akan dapat menyelaraskan antara politik negara, yang salah satunya adalah konsep Poros Maritim, dengan arah kebijakan pertahanan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendardi menambahkan, pengajuan Hadi ini mengembalikan rotasi kepemimpinan di tubuh TNI yang diprediksi akan membawa soliditas lebih baik. Dua panglima TNI sebelumnya, yakni Moeldoko dan Gatot Nurmantyo, berasal dari TNI AD. Sementara, Hadi Tjahjanto berasal dari TNI AU.
Muradi dan Hendardi sama-sama sepakat, pemilihan Hadi tepat karena masa pensiunnya yang lebih lama dibanding Kepala Staf matra lainnya. Ia yang saat ini berumur 54 tahun dipandang memiliki waktu yang lebih banyak dan efektif untuk mengonsolidasikan internal TNI dan mengawal misi Poros Maritim ala Presiden Jokowi.
"Lebih efektif, mengingat masa pensiun yang bersangkutan masih cukup lama sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi TNI semakin baik," kata Muradi.
Pasal 13 UU TNI menyatakan, calon Panglima TNI aadlah yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf. Diketahui, saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi berusia 57, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono berumur 56.
Muradi melanjutkan, Hadi memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi. Pilihan Jokowi ini sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil tentang kandidat Panglima TNI baru yang semata-mata dipilih untuk kepentingan organisasi TNI dan kepentingan nasional. lantaran itu dia meyakini, parlemen akan menyetujui calon Panglima pilihan Jokowi ini.
"Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen karena rekam jejak dan prestasinya yang memadai sebagai calon panglima. Tidak ada alasan obyektif yang kuat bagi DPR untuk tidak menyetujui usulan Jokowi," ia menegaskan.
Pada Senin (4/12), Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang berisi pengajuan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018. (gil)