Tjahjo mengutarakan hal tersebut berkenaan dengan rencana majunya Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Enggak ada aturan tertulis," ujar Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, selasa (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu urusan Golkar, bukan urusan saya. Bukan urusan pemerintah," ujar mantan sekjen PDI Perjuangan tersebut.
Airlangga bahkan diprediksi bakal dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pemilihan ketua umum yang baru.
Pun dengan beberapa organisasi sayap Golkar yang sudah menyatakan dukungan kepada Airlangga. Mereka di antaranya Soksi, MKGR, dan Kosgoro.
Tak ketinggalan, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono turut mendorong Airlangga mencalonkan diri sebagai ketua umum andai Musyawarah Nasional Luar Biasa digelar.
Airlangga bahkan telah menyatakan bakal membawa Golkar untuk tetap mendukung Jokowi hingga 2024, seandainya terpilih sebagai ketua umum pada Munaslub.
"Jadi kita konsentrasi ke Munas dulu, kita tidak berandai-andai dulu," ujar Airlangga. (wis/djm)