Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar segera menggelar rapat pleno untuk membahas penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Insya Allah pekan ini, tentu kita akan lihat waktunya," kata Ketua Koordinator Bidang Perekonomian
Golkar Airlangga Hartarto, di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Airlangga mengklaim dalam Munaslub mendatang, tidak akan terjadi lagi faksi atau perbedaan kubu. Dia membantah bahwa ada kubu Idrus Marham ataupun Aziz Syamsuddin yang juga disebut mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama Golkar itu tidak ada kubu-kubuan, Pak Idrus dan Aziz berteman baik, komunikasi fisik baik, maupun melalui media. Saya rasa tidak ada," ujar Airlangga.
Menteri Perindustrian itu menegaskan, Munaslub tidak akan menimbulkan situasi panas seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Menurut Airlangga yang juga maju pada Munaslub Bali 2016 sebagai calon ketua umum Partai Golkar, situasi saat ini lebih kondusif dibandingkan tahun lalu.
"Jadi kalau cuacanya kondusif, apalagi di sebelah kiri saya ada Pak Ade Komaruddin, di sebelah ada Pak Roem Kono kemudian ada dari teman-teman Kosgoro dan yang lain-lain. Jadi insyaallah suasananya adem," kata Airlangga.
Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Ade Komaruddin menambahkan, rapat pleno yang rencananya berlangsung pekan ini untuk membahas Munaslub, tidak dapat ditunda lagi.
"Kalau DPD I sudah 2/3, ormas yang didirikan dan mendirikan sudah hampir seluruhnya, saya kira pleno tidak ada alasan lagi untuk mengulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan Munaslub. Karena itu konsitusi," kata Ade.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya menyebutkan, dalam waktu dekat ini belum ada desakan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Dewan Pengurus Partai perihal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partainya.
Menurut Idrus, Munaslub memang tercantum dalam konstitusi Partai Golkar. Meski demikian, tetap harus ada proses dan tahapan yang dilalui untuk bisa melakukannya.
Ia meyakinkan, sampai pada Jumat (1/12) pekan lalu, DPP Partai Golkar konsisten pada keputusan rapat pleno tanggal 21 November lalu untuk menunggu keputusan praperadilan Setya Novanto.
(ugo/wis)