Angkutan Umum DKI Diwajibkan Pasang AC Mulai 2018

Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 06 Des 2017 19:38 WIB
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewajibkan seluruh angkutan umum di DKI Jakarta memasang pendingin udara mulai Februari 2018.
angkutan Umum di DKI Jakarta diwajibkan untuk memasang pendingin udara sesuai dengan peraturan menteri perhubungan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Angkutan umum (Angkot) di DKI Jakarta diwajibkan memasang pendingin udara atau air conditioner (AC), mulai Februari 2018.

"Jadi yang diwajibkan pada Februari 2018 baru penggunaan AC di angkutan umum sesuai PM (Peraturan Menteri)," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko melalui pesan singkat, Rabu (6/12).

Kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 29 Tahun 2015 terkait Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemberlakuan paling lama tiga tahun setelah aturan ditetapkan.

Sigit mengatakan Dishub DKI sudah mensosialisasikan hal ini sejak PM tersebut diterbitkan, yakni tiga tahun lalu.

"Terkait aspek kenyamanan, disisipkan tambahan larangan merokok dan dilengkapi AC," kata Sigit.

Sigit melanjutkan, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dinyatakan tentang usia kendaraan angkutan umum, sehingga diharapkan pada saat revitalisasi kendaraan, seluruh ketentuan PM tersebut bisa menjadi standar.

"Karenanya kami mendorong pihak ATPM (agen tunggal pemegang merek) agar AC menjadi kelengkapan standar dalam angkutan perkotaan," kata Sigit.

Terkait dengan aturan semua kursi angkota menghadap ke depan, Sigit menyatakan hal itu belum menjadi kewajiban.

Saat ini Dishub DKI mulai membahas rencana itu dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan.

Sigit lantas menyoroti rencana program OK OTrip yang mewajibkan semua moda transportasi umum berbasis jalan terintegrasi dengan Transjakarta.

Kata dia, integrasi ini nantinya menyebabkan perubahan manajemen dari sistem setoran menjadi pembayaran berdasarkan kilometer tempuh (Rp/Km).

"Dalam rangka peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan hal ini bisa ditindaklanjuti. Sehingga, peningkatan layanan menjadi suatu kebutuhan," ujarnya.

(ugo/wis)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER