Nurdin Halid Minta Kandidat Ketua Umum Golkar Miskin Masalah
CNNIndonesia.com | CNN Indonesia
Kamis, 07 Des 2017 09:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Memilih fokus di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (NH) mengaku tidak akan ikut berkompetisi menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa. Namun, ia menyebut tiga syarat kandidat. Salah satunya, figur yang tidak memiliki masalah agar bisa fokus membesarkan Beringin.
"Figur itu tidak memiliki banyak masalah sehingga bisa fokus mengurus Golkar," ujar Nurdin saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12).
Dua syarat lainnya untuk calon Ketua Umum pengganti Setya Novanto, yang jadi tersangka kasus e-KTP di KPK, adalah dapat menjadi simbol partai dan merupakan kader asli partai.
Kemampuan pemimpin dituntut bisa menyatukan partai dan bekerja keras dalam pemenangan partai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"Terlebih, waktu kerja efektif menghadapi kontestasi politik tersebut terbilang sangat singkat," imbuh dia.
Nurdin juga menyinggung soal pentingnya masa adaptasi dalam memenangkan partai. Kader Beringin akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan mesin partai dalam menghadapi tahun politik.
"Harus kader Golkar. Jadi tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sekarang harus kerja cerdas, cepat dan tepat," sambungnya.
Nurdin menyebut sejumlah nama yang dia anggap masuk kriteria, antara lain Ketua Koordinator Partai Golkar Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Pelaksana Tugas Ketua Umum partai Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Plt. Sekretaris Jenderal DPP partai Golkar Aziz Syamsuddin, dan Ketua Bidang DPP Partai Golkar Bidang Pertahanan dan Keamanan Indra Bambang Utoyo.
"Ada banyak, jadi terlalu sedikit kalau disebut hanya ada tiga kader calon ketua umum," ucapnya, yang juga merupakan mantan Ketua PSSI itu.
Soal wacana pelaksanaan Munaslub menguat, Nurdin mengakui itu mutlak dilakukan. Tapi, keputusan akhir bergantung pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Dalam waktu dekat, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal Rapimnas.
"Dalam Rapimnas nanti baru bisa diputuskan apakah perlu menggelar Munaslub atau tidak," kata dia.
Nurdin juga memastikan dirinya tidak akan meramaikan bursa pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, ia lebih memilih maju bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan pada mendatang.
"Saya tidak pernah kejar kekuasaan. Saya mau mengabdi di Sulsel. Jadi kalau ditanyakan soal bursa Ketua Umum (Partai Golkar), ya NH fokus urus Sulsel," akunya.
Nurdin sendiri merupakan figur yang pernah terbelit sejumlah masalah hukum di masa lalu. Diantaranya, pertama, pernah menjadi tersangka atas dugaan penyimpangan dana Bulog sebesar Rp 169 miliar. Ia kemudian dibebaskan dari tuntutan penjara 20 tahun dan denda Rp 30 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kedua, Nurdin pernah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dalam kasus impor beras dari Vietnam oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 2005.
Ketiga, mendapat vonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng, pada 2007. (fzn/arh)
"Figur itu tidak memiliki banyak masalah sehingga bisa fokus mengurus Golkar," ujar Nurdin saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12).
Dua syarat lainnya untuk calon Ketua Umum pengganti Setya Novanto, yang jadi tersangka kasus e-KTP di KPK, adalah dapat menjadi simbol partai dan merupakan kader asli partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terlebih, waktu kerja efektif menghadapi kontestasi politik tersebut terbilang sangat singkat," imbuh dia.
"Harus kader Golkar. Jadi tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sekarang harus kerja cerdas, cepat dan tepat," sambungnya.
Nurdin menyebut sejumlah nama yang dia anggap masuk kriteria, antara lain Ketua Koordinator Partai Golkar Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Pelaksana Tugas Ketua Umum partai Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Plt. Sekretaris Jenderal DPP partai Golkar Aziz Syamsuddin, dan Ketua Bidang DPP Partai Golkar Bidang Pertahanan dan Keamanan Indra Bambang Utoyo.
"Ada banyak, jadi terlalu sedikit kalau disebut hanya ada tiga kader calon ketua umum," ucapnya, yang juga merupakan mantan Ketua PSSI itu.
Soal wacana pelaksanaan Munaslub menguat, Nurdin mengakui itu mutlak dilakukan. Tapi, keputusan akhir bergantung pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Dalam waktu dekat, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal Rapimnas.
"Dalam Rapimnas nanti baru bisa diputuskan apakah perlu menggelar Munaslub atau tidak," kata dia.
Nurdin juga memastikan dirinya tidak akan meramaikan bursa pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, ia lebih memilih maju bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan pada mendatang.
"Saya tidak pernah kejar kekuasaan. Saya mau mengabdi di Sulsel. Jadi kalau ditanyakan soal bursa Ketua Umum (Partai Golkar), ya NH fokus urus Sulsel," akunya.
Lihat juga:Airlangga Dianggap Bisa Selamatkan Golkar |
Nurdin sendiri merupakan figur yang pernah terbelit sejumlah masalah hukum di masa lalu. Diantaranya, pertama, pernah menjadi tersangka atas dugaan penyimpangan dana Bulog sebesar Rp 169 miliar. Ia kemudian dibebaskan dari tuntutan penjara 20 tahun dan denda Rp 30 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kedua, Nurdin pernah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dalam kasus impor beras dari Vietnam oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 2005.
Ketiga, mendapat vonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng, pada 2007. (fzn/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK