Menteri Pertanian Bahas Urusan Kelapa Sawit di KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas permasalahan perkebunan Kelapa Sawit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Diskusi tentang kelapa sawit, khususnya plasma. Kami akan diskusi dengan KPK," kata Amran di gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/12).

Permasalahan yang nantinya dibahas dalam diskusi dengan pimpinan KPK, kata Amran, di antaranya terkait perkebunan plasma, perkebunan kelapa sawit di areal hutan provinsi, perkebunan rakyat hingga soal perusahaan kelapa sawit.

"Itulah lanjutannya, kita diskusi. Ada plasma, ada kelapa sawit di areal hutan provinsi, ada perusahaan, ada kebun rakyat, kita harus telaah dengan baik. Kita mencari solusi yang terbaik," tuturnya.

Lihat juga: KPK Rekomendasikan Ribuan Izin Perusahaan Tambang Dicabut

KPK sebelumnya mengungkap 63 ribu Wajib Pajak (WP) di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016 milik KPK menemukan Ditjen Pajak tak mendorong kepatuhan WP di sektor perkebunan sawit sehingga terjadi penurunan pendapatan negara. WP itu terdiri dari badan maupun orang pribadi di sektor komoditas tersebut.

Lembaga antirasuah juga mengendus dugaan korupsi pada pengelolaan kelapa sawit baik di sisi hulu dan hilir. Dana pungutan sawit adalah di antaranya.

Lihat juga: Jokowi Desak Uni Eropa Setop Diskriminasi Sawit Indonesia

KPK menyebut masih ada tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare di sektor perkebunan tersebut. Lemahnya mekanisme perizinan membuat sektor sawit menjadi rawan praktik korupsi.

Di sisi hilir, KPK juga menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. (gil)