Sandi Tak Mau Memecah Belah Warga Lewat Video Rapat YouTube
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Selasa, 12 Des 2017 08:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno tak ingin memecah belah warga Jakarta melalui unggahan video rapat di akun YouTube milik Pemprov.
Hal ini diakui Sandi saat banyak pertanyaan muncul mengenai Pemprov yang sudah hampir dua bulan ini tak lagi mengunggah video rapat di akun YouTube. Padahal, pada masa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat, akun youtube Pemprov kerap mengunggah video-video yang berisi rapat pimpinan dan berbagai kegiatan lembaga pemerintah itu.
"Kita lihat dari segi efektivitas, message-nya apa kalau mau diangkat ke YouTube, lagi pula jadi banyak meme dari situ yang bilang 'ini gubernur santun' atau 'ini gubernur kurang tegas' kita tak ingin memecah belah," kata Sandi di kawasan Balai Kota, Jakarta, Senin (11/12).
Meski video rapat tak diunggah ke YouTube, menurut Sandi, tidak berarti rapat tidak transparan. Kata dia, transparansi tetap dijunjung dan masyarakat tetap dibebaskan meminta video yang mereka inginkan ke diskominfo secara langsung.
"Enggak ada yang ditutup-tutupi. Kita terbuka, transparansi. Kalau mau lihat video ada kok, tak diunggah bukan berarti kita menutup diri," kata dia.
Lebih lanjut Sandi mengatakan, jika masyarakat ingin melihat video rapat bisa langsung datang ke Diskominfo dan mengurus izin serta mengisi data untuk meminta video kepada petugas yang telah disiapkan.
"Datang saja, urus izinnya langsung ke Diskominfo," kata Sandi.
Lebih lanjut kata Sandi, sikap dan kebijakan tak mengunggah video rapat ke YouTube adalah murni menghindari apapun yang bisa menjadi pemicu memecah belah masyarakat DKI.
Apalagi kata dia, sekarang sudah dekat dan memasuki masa-masa perayaan natal dan tahun baru.
"Ini sudah mau masuk natal dan tahun baru. Jadi kita hindari yang berpotensi mengejek, memecah belah. Kita ingin jadikan channel ini untuk merangkul semua," kata Sandi.
Senada dengan Sandi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati menyebut masih harus meninjau efektivitas penayangan video rapat di akun youtube Pemprov.
Kata dia, perlu ada peninjauan dari beberapa orang terkait materi video yang ingin diunggah dan disampaikan kepada masyarakat melalui akun berbagi video tersebut.
"Kita lagi koordinasi internal untuk nanti di materi yang ditayangkan akan seperti apa," kata Dian melalui sambungan telepon.
Dian memastikan, warga tetap dapat mengakses video rapat Anies-Sandi. Warga bisa langsung bersurat atau datang langsung ke Pemprov untuk memeroleh video tersebut.
"Kemarin diperkenankan mengajukan butuh info apa nih, silakan bersurat," kata dia.
(ugo/djm)
Hal ini diakui Sandi saat banyak pertanyaan muncul mengenai Pemprov yang sudah hampir dua bulan ini tak lagi mengunggah video rapat di akun YouTube. Padahal, pada masa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat, akun youtube Pemprov kerap mengunggah video-video yang berisi rapat pimpinan dan berbagai kegiatan lembaga pemerintah itu.
"Kita lihat dari segi efektivitas, message-nya apa kalau mau diangkat ke YouTube, lagi pula jadi banyak meme dari situ yang bilang 'ini gubernur santun' atau 'ini gubernur kurang tegas' kita tak ingin memecah belah," kata Sandi di kawasan Balai Kota, Jakarta, Senin (11/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada yang ditutup-tutupi. Kita terbuka, transparansi. Kalau mau lihat video ada kok, tak diunggah bukan berarti kita menutup diri," kata dia.
"Datang saja, urus izinnya langsung ke Diskominfo," kata Sandi.
Lebih lanjut kata Sandi, sikap dan kebijakan tak mengunggah video rapat ke YouTube adalah murni menghindari apapun yang bisa menjadi pemicu memecah belah masyarakat DKI.
Apalagi kata dia, sekarang sudah dekat dan memasuki masa-masa perayaan natal dan tahun baru.
"Ini sudah mau masuk natal dan tahun baru. Jadi kita hindari yang berpotensi mengejek, memecah belah. Kita ingin jadikan channel ini untuk merangkul semua," kata Sandi.
Kata dia, perlu ada peninjauan dari beberapa orang terkait materi video yang ingin diunggah dan disampaikan kepada masyarakat melalui akun berbagi video tersebut.
"Kita lagi koordinasi internal untuk nanti di materi yang ditayangkan akan seperti apa," kata Dian melalui sambungan telepon.
Dian memastikan, warga tetap dapat mengakses video rapat Anies-Sandi. Warga bisa langsung bersurat atau datang langsung ke Pemprov untuk memeroleh video tersebut.
"Kemarin diperkenankan mengajukan butuh info apa nih, silakan bersurat," kata dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK