Pimpinan DPR Tak Campuri Urusan Golkar soal Pengganti Setnov
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 13 Des 2017 04:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan para pimpinan dewan dan seluruh fraksi di parlemen tidak mau ikut berpolemik dalam pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Menurut Taufik, dalam rapat Badan Musyawarah kemarin, pimpinan hanya menerima surat resmi pengunduran diri Setnov dan menyampaikannya ke pimpinan fraksi.
"Kami sampaikan sifatnya kolektif kolegial tidak bisa intervensi apapun kecuali meneruskan, termasuk surat-surat ke Bamus," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12).
Surat pengunduran diri itu kata dia, juga disertai surat-surat lain dari Fraksi dan DPP Golkar yang sebelumnya telah ditelaah bersama pimpinan lain dan pihak Badan Keahlian, serta Sekretaris Jenderal DPR.
Setelah disampaikan dalam rapat Bamus sebelum paripurna kemarin, semua fraksi sudah bersepakat untuk menerima pengunduran diri Setnov dan menyerahkan soal pergantian Ketua DPR kepada internal Golkar.
"Kita serahkan sepenuhnya ke Fraksi Golkar setelah Pak Novanto mengundurkan diri," kata Taufik.
Rapat pimpinan DPR telah sepakat memilih Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR menggantikan Setnov.
Fadli selaku Ketua Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR akan bertugas hingga ada Ketua DPR baru definitif yang merupakan hak dari Fraksi Golkar.
Sebelumnya nama Azis Syamsuddin sempat menjadi kandidat kuat pengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Namun wacana itu langsung ditolak oleh sebagian besar anggota Fraksi Golkar.
Calon lain yang menyeruak adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo untuk mengisi posisi Setnov tersebut.
Idrus Bela Penunjukan Aziz
Terpisah, pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengklaim, surat rekomendasi Setnov yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR sudah dilakukan sesuai prosedur.
Idrus menjelaskan, Setya Novanto sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan, salah satunya posisi Ketua DPR.
"Jadi ketum DPP Golkar Bung Setya Novanto itu memiliki sebuah kebijakan, ia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara Azis Syamsudin untuk mengganti. Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Menara Peninsula, Jakarta.
Idrus pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie yang langsung memberikan rekomendasi.
Kata dia, hal itu berdasarkan AD/ART Pasal 20 yang mengatur bahwa hal-hal bersifat strategis dibicarakan bersama DPP dengan dewan pembina.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai pergantian Ketua DPR harus melalui rapat pleno sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam partai.
"Karena apapun boleh saja usulan dari sekjen ketua, korbid dari ketua umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan scara demokratis oleh sidang pleno," kata Agung.
Setelah itu, Agung mengatakan, keputusan itu baru dibawa oleh Fraksi Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan dan harus diperjuangkan.
"Enggak bisa main terabas, main potong, nah berarti ini ada pemotongan prosedur menyalahi AD/ART," katanya.
Agung menjelaskan, pemilihan Ketua DPR ini dilakukan sesudah munaslub selesai sampai ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan.
Sementara Idrus berpendapat, penunjukan Azis sebagai pengganti Setnov menduduki kursi Ketua DPR, menjadi polemik karena ada dinamika menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.
"Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian agak ramai, lagi-lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub," katanya. (wis)
Menurut Taufik, dalam rapat Badan Musyawarah kemarin, pimpinan hanya menerima surat resmi pengunduran diri Setnov dan menyampaikannya ke pimpinan fraksi.
"Kami sampaikan sifatnya kolektif kolegial tidak bisa intervensi apapun kecuali meneruskan, termasuk surat-surat ke Bamus," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat pimpinan DPR telah sepakat memilih Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR menggantikan Setnov.
Fadli selaku Ketua Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR akan bertugas hingga ada Ketua DPR baru definitif yang merupakan hak dari Fraksi Golkar.
Lihat juga:Istana Tak Ikut Campur Pergantian Ketua DPR |
Calon lain yang menyeruak adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo untuk mengisi posisi Setnov tersebut.
Idrus Bela Penunjukan Aziz
Terpisah, pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengklaim, surat rekomendasi Setnov yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR sudah dilakukan sesuai prosedur.
Idrus menjelaskan, Setya Novanto sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan, salah satunya posisi Ketua DPR.
"Jadi ketum DPP Golkar Bung Setya Novanto itu memiliki sebuah kebijakan, ia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara Azis Syamsudin untuk mengganti. Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Menara Peninsula, Jakarta.
Idrus pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie yang langsung memberikan rekomendasi.
Kata dia, hal itu berdasarkan AD/ART Pasal 20 yang mengatur bahwa hal-hal bersifat strategis dibicarakan bersama DPP dengan dewan pembina.
"Karena apapun boleh saja usulan dari sekjen ketua, korbid dari ketua umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan scara demokratis oleh sidang pleno," kata Agung.
Setelah itu, Agung mengatakan, keputusan itu baru dibawa oleh Fraksi Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan dan harus diperjuangkan.
"Enggak bisa main terabas, main potong, nah berarti ini ada pemotongan prosedur menyalahi AD/ART," katanya.
Agung menjelaskan, pemilihan Ketua DPR ini dilakukan sesudah munaslub selesai sampai ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan.
Sementara Idrus berpendapat, penunjukan Azis sebagai pengganti Setnov menduduki kursi Ketua DPR, menjadi polemik karena ada dinamika menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.
"Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian agak ramai, lagi-lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub," katanya. (wis)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK