Anies Ingin Dana DIPA Dikelola dengan Transparan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 14/12/2017 00:51 WIB
Anies Ingin Dana DIPA Dikelola dengan Transparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan kerja daerah mengelola dana yang diterima dari Daftar Isian Pelaksanan Anggaran 2018 secara transparan. (CNN Indonesia/Mesha Mediani).
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan kerja daerah mengelola dana yang diterima dari Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) 2018 secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dia menegaskan, jangan sampai ada penyimpangan dalam bentuk apapun terkait penggunaan dana tersebut.

“Mengingat besarnya dana APBN yang digunakan dan dikelola daerah, serta besarnya perhatian kepada daerah, saya harap semua satuan kerja bisa menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat, transparan, akuntabel, sehingga dapat menghindari penyimpangan sekecil apapun,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/12).


Dia pun mengingatkan seluruh jajarannya agar bisa mengalirkan dana tersebut untuk kepentingan warga, sehingga dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerah dialirkan sesuai ketentuan, bukan ditampung oleh oknum-oknum pemerintah.

“Ibarat sungai, kita harus mengalirkan air. Bukan menampung air. Jangan uang itu ditampung tapi harus dialirkan untuk kepentingan warga,” kata dia.

Anies pun mengaku secara sengaja menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2018 tersebut pada minggu kedua Desember 2017, agar pencairan dananya pun bisa terlaksana tepat waktu.

Anies menyerahkan DIPA tersebut kepada 17 kepala satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Total penerima DIPA di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 123 satuan kerja, yang terdiri dari satuan kerja kementerian atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Khusus Pemprov DKI Jakarta, Sebanyak 13 SKPD yang menerima DIPA di antaranya, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Adapun, alokasi dana APBN untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga dan SKPD di wilayah Provinsi DKI Jakarta diketahui mencapai angka Rp551,84 triliun dan dialirkan kepada 1873 DIPA Tahun Anggaran 2018.

Dengan rincian, DIPA kewenangan Kantor Pusat (KP) sebanyak 1210 DIPA dengan Pagu sebesar Rp 518,84 triliun. DIPA kewenangan Kantor Daerah (KD) sebanyak 627 DIPA dengan Pagu sebesar Rp 32,88 triliun.

Tak hanya itu, DIPA kewenangan Dekonsentrasi (DK) sebanyak 35 DIPA dengan Pagu sebesar Rp 103,31 miliar. Terakhir, DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1 DIPA dengan Pagu sebesar Rp 1,36 miliar.

Di samping alokasi dana DIPA tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp 21,4 triliun. Nilai itu terdiri dari, dana bagi hasil (DBH) Pajak sebesar Rp 18,1 triliun, DBH sumber daya alam sebesar Rp 159,89 miliar, dan dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp 3,14 triliun (lav/lav)