Jelang Natal, Wiranto Tegaskan Tak Boleh Ada Sweeping
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Jumat, 15 Des 2017 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, masyarakat tidak boleh melakukan aksi razia atau sweeping jelang perayaan Natal 2017. Hal itu bertentangan dengan aturan hukum.
"Sejak dulu tidak boleh kelompok masyarakat men-sweeping masyarakat yang lain. Tidak boleh," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/12).
Menurut Wiranto, Indonesia tidak memiliki hukum yang memperbolehkan kelompok masyarakat melakukan sweeping kepada masyarakat lainnya.
Jika masih ada kelompok masyarakat yang nekat melakukan sweeping, kata Wiranto, maka kepolisian akan menindak dengan tegas.
"Jadi kalau ada kelompok masyarakat menghakimi masyarakat yang lain tanpa hukum, men-sweeping masyarakat yang lain pasti polisi akan bertindak," ujarnya.
Wiranto mengimbau kelompok masyarakat tidak melakukan tindakan sweeping demi menjaga ketertiban dan keamanan menjelang perayaan Natal.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz telah melarang masyarakat melakukan sweeping berkaitan dengan perayaan Natal. Dia telah berkomunikasi dengan sejumlah ormas untuk tidak melakukan sweeping.
Idham juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas apabila terjadi kegiatan sweeping.
Tahun lalu, sejumlah ormas melakukan aksi sweeping ke sejumlah pusat perbelanjaan. Aksi tersebut dilakukan setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016 pada 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut nonmuslim.
Fatwa itu menganjurkan kepada pengelola mal, hotel, tempat rekreasi, restoran, dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati beragama muslim menggunakan atribut non-muslim.
Salah satu ormas yang melakukan sweeping adalah Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur. Mereka mendatangi sejumlah mal di Kota Surabaya. Kedatangan mereka untuk menyosialisasikan fatwa MUI tersebut. Aksi mereka pun dikawal ratusan aparat kepolisian. (pmg/gil)
"Sejak dulu tidak boleh kelompok masyarakat men-sweeping masyarakat yang lain. Tidak boleh," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/12).
Menurut Wiranto, Indonesia tidak memiliki hukum yang memperbolehkan kelompok masyarakat melakukan sweeping kepada masyarakat lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Polisi Antisipasi Rencana Ormas Sweeping DWP |
Jika masih ada kelompok masyarakat yang nekat melakukan sweeping, kata Wiranto, maka kepolisian akan menindak dengan tegas.
"Jadi kalau ada kelompok masyarakat menghakimi masyarakat yang lain tanpa hukum, men-sweeping masyarakat yang lain pasti polisi akan bertindak," ujarnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz telah melarang masyarakat melakukan sweeping berkaitan dengan perayaan Natal. Dia telah berkomunikasi dengan sejumlah ormas untuk tidak melakukan sweeping.
Idham juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas apabila terjadi kegiatan sweeping.
Tahun lalu, sejumlah ormas melakukan aksi sweeping ke sejumlah pusat perbelanjaan. Aksi tersebut dilakukan setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016 pada 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut nonmuslim.
Fatwa itu menganjurkan kepada pengelola mal, hotel, tempat rekreasi, restoran, dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati beragama muslim menggunakan atribut non-muslim.
Salah satu ormas yang melakukan sweeping adalah Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur. Mereka mendatangi sejumlah mal di Kota Surabaya. Kedatangan mereka untuk menyosialisasikan fatwa MUI tersebut. Aksi mereka pun dikawal ratusan aparat kepolisian. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK