Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pakar DPP Partai Golkar menilai munaslub berwenang menetapkan seluruh struktur kepengurusan partai. Hal itu berdasarkan keputusan rapat pleno ke-XVI Dewan Pakar DPP Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (15/12).
Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya berpendapat agenda munaslub tidak hanya menetapkan dan memilih ketua umum Golkar.
"Munaslub berwenang memilih dan menetapkan Ketum dan menetapkan (struktur) DPP Golkar, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, dan Mahkamah Partai," ujar Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung menyebut hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 Anggaran Dasar Golkar, yakni munaslub memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan munas.
Rapat pleno Dewan Pakar mendukung keputusan rapat pleno DPP Golkar pada 13 Desember lalu yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar dan menetapkan penyelenggaraan munaslub pada 18-20 Desember 2017.
"Dewan Pakar menyambut baik dan mendukung sepenuhnya keputusan rapat pleno DPP sebagaimana hasil pertemuan perwakilan DPD Provinsi se-Indonesia dengan Dewan Pakar pada 8 Desember 2017," ujarnya.
Di sisi lain, Agung menuturkan, Ketum Golkar yang terpilih dalam munaslub sekaligus sebagai ketua formatur kepengurusan partai wajib memperhatikan prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) dalam menentukan kepengurusan partai yang baru.
Prinsip PDLT yang ada di DPP Golkar berarti bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari kepengurusan DPP jika terbukti terlibat kasus pidana narkotika, korupsi, dan tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Ketua dan anggota formatur wajib memperhatikan prinsip PDLT yang diwujudkan dengan menandatangani pakta integritas. Harus dilaksanakan kalau mau ada perbaikan," ujar Agung.
Tetap Dukung JokowiAgung juga menegaskan, rapat pleno Dewan Pakar meminta Ketum Golkar hasil munaslub tetap mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga selesai masa tugasnya pada 2019.
Selain itu, Ketum terpilih diminta tetap konsisten mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pilpres 2019.
"Dewan Pakar mempertegas pernyataan Airlangga untuk tetap mendukung pemerintahan dan tetap konsisten mengusung Jokowi sebagai capres tahun 2019-2024," ujar Agung.
Agung menambahkan, Dewan Pakar menyarankan Golkar mengubah tagline menjadi 'Golkar Bersih, Bersatu, dan Bangkit'. Hal itu untuk meningkatkan elektabilitas dan menyukseskan agenda politik nasional, seperti pilkada serentak 2018, serta pileg dan pilpres 2019.
Dewan Pakar meminta agar munaslub benar-benar memperhatikan dan menjaga hak suara para peserta, yang terdiri dari DPD Kabupaten/Kota, DPD Provinsi, dan Ormas Pendiri.
(pmg/gil)